JAKARTA -Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan warga pemilik rumah susun (rusun) di kawasan Jakarta Utara pada Kamis, 27 Februari 2025.
Dalam rapat tersebut, warga mengadu mengenai dugaan mafia tanah yang mereka alami.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memimpin langsung rapat tersebut dan mendengarkan keluhan serta aduan dari warga yang merasa dirugikan oleh praktik mafia tanah di sekitar kawasan mereka.
Dalam rapat tersebut, momen emosional terjadi ketika seorang ibu bernama Kelly mengungkapkan rasa keputusasaannya dengan histeris dan berlutut di hadapan Habiburokhman.
"Saya mohon, Pak, saya mohon," kata Kelly dengan suara terbata-bata sambil menunduk, terlihat sangat tertekan.
Reaksi tersebut menyentuh hati banyak pihak yang hadir dalam rapat tersebut.
Habiburokhman, yang terkejut dengan sikap Kelly, segera meminta ibu tersebut untuk berdiri dan berbicara lebih tenang.
"Bu, Ibu jangan menunduk, Bu, sama kita (sama-sama manusia), sudah-sudah... berdiri," ujar Habiburokhman, berusaha menenangkan Kelly yang masih merasa tertekan.
Meski demikian, Kelly tetap histeris dan terus memohon agar kasusnya segera mendapat perhatian.
Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR RI akan memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan segera memanggil pihak pengembang untuk mengusut tuntas dugaan mafia tanah yang merugikan warga tersebut.
"Iya, iya, Bu, kita bantu insyallah, kita bantu," kata Habiburokhman, sembari berjanji bahwa Komisi III akan memberikan keadilan bagi korban mafia tanah ini.
Habiburokhman juga menilai bahwa praktik mafia tanah yang terjadi di kawasan rumah susun tersebut sangat keterlaluan dan merugikan banyak pihak.
"Ini memang bener-bener keterlaluan, ketidakadilan ini, kasihan sekali, ya," ujarnya, menyatakan komitmennya untuk segera memanggil pengembang yang terlibat dalam dugaan mafia tanah.
Komisi III DPR RI berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan pihak-pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan tindakan mereka.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah mafia tanah yang selama ini meresahkan banyak warga di Indonesia.
(kp/n14)
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Pengabdian sekaligus Pelepasan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan Internet Gratis Ruang Publik seca
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri secara langsung Pesta Parerean/Tugu Tambak Pomparan Op Bima Sinaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, wafat pada Senin, 2 Maret 2026. Kabar duka tersebut disampaikan Menteri Se
NASIONAL
