JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan kebijakan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang libur Lebaran 2025.
Mulai 24 Maret 2025, ASN diizinkan untuk melaksanakan Work From Anywhere (WFA) atau kerja fleksibel, yang dirancang untuk mengurangi potensi lonjakan mobilitas masyarakat saat musim mudik Lebaran.
Dalam konferensi pers yang digelar di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (1/3/2025), AHY menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi kemacetan dan kerumunan pada saat puncak mudik Lebaran, yang kali ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi serta cuti bersama.
Baca Juga:
"Kami berkomunikasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mengurai kemacetan dengan cara flexible work arrangement atau work from anywhere (WFA)," ujar AHY.
Mudik Lebaran 2025: Antisipasi Lonjakan Perjalanan
Baca Juga:
Menurut AHY, jumlah masyarakat yang bepergian menjelang Lebaran diprediksi akan meningkat dibandingkan tahun lalu, meskipun besaran angka lonjakan tersebut masih dalam kajian Kementerian Perhubungan.
Pemerintah berharap dengan kebijakan WFA, para ASN yang akan mudik bisa melakukan perjalanan lebih awal, yakni H-7 Lebaran. "Harapannya, distribusi mobilitas mudik bisa lebih merata, tidak terkonsentrasi pada satu hari menjelang Lebaran," katanya.
Kriteria ASN yang Bisa Mengikuti Kebijakan WFA
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa kebijakan WFA ini akan diberlakukan untuk seluruh pegawai ASN. Namun, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, seperti ASN yang tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau pegawai baru.
Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan WFA adalah yang bisa dilakukan di luar kantor dengan memanfaatkan teknologi informasi, memiliki interaksi tatap muka yang minimal, dan bersifat mandiri.
Rini juga menekankan bahwa meskipun pelaksanaan WFA ini memberi fleksibilitas, kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap harus terjaga. "Dukungan kemajuan teknologi dan mindset yang tepat adalah kunci agar WFA ini berjalan secara optimal," ujarnya.
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan rencana strategis untuk meningkatkan keamanan lembaga p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pelaku industri logistik sepakat memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan peritel modern untuk menarik beras
Ekonomi
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan
Nasional
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekj
Politik
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batubara memberi waktu dua minggu untuk mengembalikan kerugian negara kepada para rekanan pemb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi h
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pentingnya penerapan integritas dan profesionalitas dala
Hukum dan Kriminal
TANGERANG Kepolisian Resor Kota Bandara SoekarnoHatta (Polresta Soetta) mengungkap hasil pemeriksaan terhadap seorang penumpang berinis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Mama
Hukum dan Kriminal
