JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan ketidakpuasannya terhadap jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait kasus pagar laut Tangerang, Banten.
Firman menilai penjelasan Trenggono terkesan tidak memadai dan masih menutup-nutupi aktor intelektual di balik pembangunan pagar laut yang menelan biaya sangat besar tersebut.
Firman mengungkapkan bahwa dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama KKP, Trenggono hanya menyebutkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, dan stafnya berinisial T sebagai pelaku pembangunan pagar laut.
Baca Juga:
Namun, Firman meragukan apakah Arsin bisa bertindak sendirian dalam proyek besar ini, yang menurutnya membutuhkan dana miliaran rupiah.
"Saya sebagai Anggota Komisi IV tidak puas dengan jawaban menteri, menteri terkesan masih menutup-nutupi ada apa," ucap Firman usai rapat bersama KKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Baca Juga:
Firman meyakini bahwa ada pihak lain yang mengarahkan Arsin untuk membangun pagar laut tersebut.
Dia pun meminta KKP untuk memanggil Arsin dan T guna mendalami siapa aktor yang sesungguhnya berada di belakangnya.
"Ini harus tuntas dan harus diungkap siapa aktor di belakangnya, karena enggak mungkin kepala desa dengan Rp 48 miliar itu mampu," tegas Firman.
Sebelumnya, dalam rapat Komisi IV, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa Arsin dan T mengakui kesalahan mereka dan siap membayar denda administrasi sebesar Rp 48 miliar yang dikenakan oleh KKP terkait pelanggaran pembangunan pagar laut tersebut.
Dalam konteks ini, selain KKP, pihak Bareskrim Polri juga sedang mengusut kasus dugaan pemalsuan surat dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah untuk pembangunan pagar laut.
Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Kepala Desa Kohod, Arsin, serta dua orang lainnya yang terlibat dalam pemalsuan dokumen.
Menteri Trenggono sendiri menegaskan bahwa pencarian aktor intelektual yang mengarahkan pembangunan pagar laut bukanlah ranah KKP.
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
