Meski Turun, Inflasi Masih Mengintai! Ini Peringatan Mendagri
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan ketidakpuasannya terhadap jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait kasus pagar laut Tangerang, Banten.
Firman menilai penjelasan Trenggono terkesan tidak memadai dan masih menutup-nutupi aktor intelektual di balik pembangunan pagar laut yang menelan biaya sangat besar tersebut.
Firman mengungkapkan bahwa dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama KKP, Trenggono hanya menyebutkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, dan stafnya berinisial T sebagai pelaku pembangunan pagar laut.
Namun, Firman meragukan apakah Arsin bisa bertindak sendirian dalam proyek besar ini, yang menurutnya membutuhkan dana miliaran rupiah.
"Saya sebagai Anggota Komisi IV tidak puas dengan jawaban menteri, menteri terkesan masih menutup-nutupi ada apa," ucap Firman usai rapat bersama KKP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Firman meyakini bahwa ada pihak lain yang mengarahkan Arsin untuk membangun pagar laut tersebut.
Dia pun meminta KKP untuk memanggil Arsin dan T guna mendalami siapa aktor yang sesungguhnya berada di belakangnya.
"Ini harus tuntas dan harus diungkap siapa aktor di belakangnya, karena enggak mungkin kepala desa dengan Rp 48 miliar itu mampu," tegas Firman.
Sebelumnya, dalam rapat Komisi IV, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa Arsin dan T mengakui kesalahan mereka dan siap membayar denda administrasi sebesar Rp 48 miliar yang dikenakan oleh KKP terkait pelanggaran pembangunan pagar laut tersebut.
Dalam konteks ini, selain KKP, pihak Bareskrim Polri juga sedang mengusut kasus dugaan pemalsuan surat dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah untuk pembangunan pagar laut.
Sejauh ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Kepala Desa Kohod, Arsin, serta dua orang lainnya yang terlibat dalam pemalsuan dokumen.
Menteri Trenggono sendiri menegaskan bahwa pencarian aktor intelektual yang mengarahkan pembangunan pagar laut bukanlah ranah KKP.
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah rakyat sepanjang 2026. Program ini meningkat signifikan dibandingkan realisas
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026 yang terdiri dari tar
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengkaji skema pembiayaan mikro dengan bunga maksimal 6 persen melalui kolaborasi antara kop
EKONOMI
JAKARTA Rangkaian perayaan Tri Hari Suci di Gereja Katedral Jakarta berlangsung aman dan lancar. Ribuan umat mengikuti ibadah sejak Kami
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripur
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan impor minyak mentah dari berbagai negara, termasuk R
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho, menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah mendatangi Badan Resers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian memberantas praktik premanisme hingga ke akar. Ia menila
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi terkait Amsal Sitepu. Pemeriksaan dilakukan terha
HUKUM DAN KRIMINAL