Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
BINJAI -Tumpukan sampah yang menggunung di beberapa titik kawasan Kota Binjai, Sumatera Utara, menjadi pemandangan yang mencolok sejak pagi hingga siang hari ini.
Penyebabnya adalah aksi mogok kerja yang dilakukan oleh hampir seratus petugas angkutan sampah yang beroperasi di wilayah tersebut.
Aksi mogok ini digelar di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, yang terletak di Jalan Sibolga, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, sejak Selasa (4/3/2025) pagi.
Para petugas menuntut agar Pemko Binjai segera membayar gaji mereka yang tertunggak selama dua bulan, yakni bulan Januari dan Februari 2025.
Menurut keterangan petugas, mereka sangat membutuhkan pembayaran gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya menjelang bulan Ramadan 1446 H dan Hari Raya Idul Fitri.
Para petugas yang terlibat dalam aksi ini mengancam akan terus melanjutkan mogok massal jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Kehadiran Plt Kadis DLH Binjai, Chairin Simanjuntak, yang menemui para pengunjuk rasa, memberi harapan bagi penyelesaian masalah ini.
Chairin menjanjikan bahwa proses pencairan gaji akan segera dilakukan.
Ia menyampaikan bahwa hari ini juga administrasi terkait pembayaran gaji untuk tenaga Non ASN akan diproses.
"Proses administrasi sedang dipersiapkan dan saya akan memastikan bahwa gaji seluruh petugas angkutan sampah yang tertunggak akan segera dicairkan," ujar Chairin di hadapan para petugas.
Meski demikian, para petugas tetap bersikukuh untuk melanjutkan aksi mogok kerja hingga gaji mereka benar-benar dibayarkan.
Mereka menegaskan bahwa jika gaji belum dicairkan hari ini juga, mereka akan tetap melakukan mogok massal.
Chairin berharap agar proses administrasi untuk pencairan gaji dapat diselesaikan dengan segera, mengingat tuntutan yang sangat mendesak dari para petugas angkutan sampah ini.
(tb/a)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL