Bobby Nasution Soroti Dampak Pencabutan Izin Hutan, Sebut 11 Ribu Pekerja Terancam dan Potensi Konflik
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
NASIONAL
JAKARTA -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan opsi relokasi warga terdampak banjir ke rumah susun (rusun) sebagai salah satu solusi dalam menanggulangi masalah banjir yang kerap melanda Ibu Kota.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengajak warga yang tinggal di daerah rawan banjir untuk pindah ke rusun yang telah disediakan oleh pemerintah.
"Saya selalu mensosialisasikan kesempatan ini. 'Ayo kita pindah ke rusun. Kalau mau pindah, yuk,'" ujar Rano saat ditemui di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/3/2025).
Bahkan, Rano selalu mengajak warga untuk pindah ke rusun setiap kali mengunjungi daerah terdampak banjir.
Politikus PDI-P ini juga sesekali melontarkan candaan kepada warga yang masih enggan direlokasi, memperingatkan mereka tentang risiko banjir yang terus berulang.
"Makanya saya tadi bercanda sama si Mak, 'Rusun aja dulu. Mau begini terus. Jangan ngeluh ya. Berarti tiap tahun kita ngebantuin begini, ngos-ngosan juga kan,'" ujar Rano dengan senyum.
Rano mencontohkan, Rusun Jagakarsa yang baru selesai dibangun, menawarkan sekitar 800 unit hunian dengan fasilitas lengkap, termasuk sarana olahraga. Bahkan, Rano mengklaim bahwa kualitas rusun tersebut setara dengan hunian di Singapura.
"Kita baru kelar nih rusun di Jagakarsa. Itu ada tiga tawaran, kalau dihitung mungkin 800 kamar, dan saya minta maaf, kualitasnya sama dengan Singapura.
Kalau mau pindah, yuk," ungkap Rano.
Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, justru memiliki pandangan yang berbeda. Ia menilai perlunya kajian mendalam sebelum memutuskan relokasi warga ke rusun
. "Hari ini saya belum bicara relokasi. Saya kalau bicara relokasi kok ya kesannya ngarang-ngarang," ujar Pramono setelah meninjau kondisi pengungsi di GOR Otista, Jakarta Timur, pada Rabu (5/3/2025).
Pramono menyatakan bahwa ia ingin mempelajari lebih lanjut tentang opsi relokasi ini, karena keputusan tersebut harus saling menguntungkan baik bagi warga maupun pemerintah.
"Saya akan pelajari secara dalam dan kalau nanti sudah diputuskan tentunya bagi warga itu saling menguntungkan," ungkap Pramono.
Menanggapi perbedaan pandangan ini, Pramono menegaskan bahwa tidak ada perbedaan sikap antara dirinya dan Rano.
Ia menyebut bahwa Rano sudah melaporkan usulan tersebut kepadanya, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur.
"Enggak ada perbedaan pandangan, Pak Wagub juga udah lapor sama saya, kan nanti saya yang putuskan," tegas Pramono.
(km/n14)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta agar kebijakan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
NASIONAL
KARAWANG Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam m
NASIONAL
BANDA ACEH Cuaca di wilayah Provinsi Aceh pada hari ini diprakirakan didominasi hujan disertai petir di sejumlah daerah. Suhu udara berk
NASIONAL
MEDAN Cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada hari ini diprakirakan didominasi hujan ringan hingga hujan disertai petir di sejumla
NASIONAL
JAKARTA Cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini diprakirakan didominasi kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan di sejumlah daer
NASIONAL
BANDUNG Sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada hari ini. Suhu
NASIONAL
YOGYAKARTA Cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari ini diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. S
NASIONAL
BALI Sejumlah wilayah di Provinsi Bali diprakirakan mengalami cuaca bervariasi pada hari ini, mulai dari berawan hingga hujan ringan. Su
NASIONAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL