Gibran Sebut Usulan JK Naikkan BBM Bersubsidi Tidak Sejalan dengan Kebijakan Presiden Prabowo
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan Jusuf Kalla terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
POLITIK
BITVONLINE.COM -Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi II DPR RI sepakat untuk menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hingga Oktober 2025.
Penundaan ini dilakukan untuk memberi prioritas dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak 2005.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN secara menyeluruh sebelum mengadakan pengangkatan CPNS.
"Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik," ujar Rini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, yang dilansir dari laman resmi KemenpanRB, Kamis (6/3/2025).
1. Fokus Penataan Pegawai Non-ASN
Penataan pegawai non-ASN menjadi prioritas karena mereka telah membantu kinerja pemerintah selama bertahun-tahun.
Pemerintah, melalui UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, berkomitmen untuk mengangkat pegawai non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimulai pada tahun 2026.
Berdasarkan data terbaru per Januari 2025, pemerintah telah merencanakan seleksi CASN dengan formasi untuk CPNS sebanyak 248.970 formasi dan 1.017.111 formasi untuk PPPK.
Seleksi untuk CPNS dimulai pada Agustus 2024, sementara PPPK Tahap 1 dimulai pada September 2024, dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025.
2. Pengangkatan CPNS dan PPPK pada 2025
Setelah raker dengan Komisi II DPR RI, diputuskan bahwa pengangkatan CPNS baru akan dilakukan pada Oktober 2025, sedangkan pengangkatan PPPK akan dilakukan pada Maret 2026.
Komisi II DPR RI juga meminta agar tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun daerah, sesuai dengan amanat pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan Jusuf Kalla terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
POLITIK
JAKARTA Pemerintah tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,5 pada 2026, meskipun proyeksi Bank Dunia memperkiraka
EKONOMI
DELI SERDANG Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang memastikan seluruh korban dalam bencana tanah longsor di Desa Sembahe
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengajak anggota DPR hingga lembaga negara untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (I
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerintah daerah hingga Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membeli kendaraan listrik buat
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis (9/4/2026). Rupiah turun 78 poin atau 0,46 ke level Rp17.090 per dolar
EKONOMI
JAKARTA Lembaga Penjamin Simpanan mengungkap masih ada 49,7 juta penduduk Indonesia yang belum atau tidak memiliki rekening bank.Ketua Dew
EKONOMI
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung adanya kelompok yang tidak mau bekerj
POLITIK
JAKARTA Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal untuk memperketat pengawasan dan melindungi jemaah dari pr
NASIONAL
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto mengungkap strategi pemerintah untuk mencapai swasembada bahan bakar pesawat (avtur) dengan memanfaatka
EKONOMI