Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan perkara Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (HK), ke Jaksa Penuntut Umum pada Kamis (6/3/2025).
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya yang menyatakan bahwa pelimpahan perkara dan barang bukti terkait tersangka HK telah dilakukan oleh Penyidik KPK.
"Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk perkara tersangka HK," kata Tessa Mahardhika.
Perkara yang dilimpahkan ini berkaitan dengan dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan nama Harun Masiku.
Pelimpahan tersebut terjadi di tengah dua gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Gugatan tersebut terkait upaya Hasto untuk membatalkan penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK.
Menyikapi pelimpahan tersebut, kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, curiga bahwa langkah KPK untuk melimpahkan perkara ini ke Jaksa Penuntut Umum bertujuan untuk menggugurkan gugatan praperadilan yang tengah berjalan.
Maqdir menyatakan bahwa jika ini benar, maka hal tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum.
"Kalau ini memang betul mereka lakukan, ini adalah suatu bentuk pelecehan secara sengaja terhadap hukum," ujar Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa Hasto menolak pelimpahan perkara ini karena pihaknya memiliki hak untuk mengajukan tiga ahli untuk diperiksa oleh KPK, namun hal tersebut diabaikan oleh penyidik.
Maqdir berharap agar KPK tidak terburu-buru dalam melimpahkan perkara ini ke pengadilan, mengingat masih ada hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses penyidikan.
Sementara itu, KPK membantah tudingan bahwa pelimpahan perkara Hasto dilakukan secara terburu-buru untuk menghindari gugatan praperadilan.
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempero
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya di
POLITIK
JAKARTA Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
BINJAI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinis
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepa
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadil
POLITIK