JAKARTA -Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Jumat pagi (7/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan permintaan agar Kejaksaan Agung mendampingi program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta selama masa jabatannya.
Pramono menjelaskan bahwa pendampingan dari Kejaksaan Agung sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di Jakarta tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:
"Beliau (Pramono-Rano) meminta kepada Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan, agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata ST Burhanuddin dalam konferensi pers.
Menurut Pramono, dengan anggaran Pemprov Jakarta yang besar, yaitu lebih dari Rp 91 triliun, dan Jakarta yang menjadi pusat perekonomian global, sangat penting bagi pihaknya untuk memastikan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan anggaran tersebut.
Baca Juga:
"Jakarta, bagaimana pun sekarang ini, menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia.
Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain," ujar Pramono.
Sebagai langkah preventif, Pramono menyatakan pihaknya telah melakukan audit terhadap anggaran Pemprov Jakarta dan berharap pendampingan hukum dari Kejaksaan Agung untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kami telah dan akan mengadakan audit yang ada, supaya nanti pemerintahannya betul-betul bisa berjalan dengan baik," jelas Pramono.
Pramono menekankan bahwa pendampingan yang diminta bukan untuk membatasi ruang gerak pemerintah Jakarta, namun lebih kepada memastikan keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu-dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta, tetapi hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan," tambahnya.
(dc/n14)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
