JAKTIM -Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan peninjauan langsung terhadap distribusi dan layanan penjualan bahan bakar minyak (BBM) untuk memastikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar bagi konsumen.
Peninjauan ini dilaksanakan dengan mengunjungi Integrated Terminal Jakarta Plumpang dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.13209 di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, pada Jumat (7/3/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala BPKN, M Mufti Mubarok, yang didampingi oleh jajaran anggota BPKN dan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga, Mia Krishna Anggraini.
Baca Juga:
Mufti menjelaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari upaya proaktif BPKN untuk memahami lebih dalam tentang proses distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga.
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait hak-hak mereka dalam mendapatkan produk yang berkualitas.
Baca Juga:
"Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan distribusi BBM yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga telah memenuhi standar kualitas dan tidak merugikan konsumen, sehingga masyarakat dapat menerima layanan terbaik.
Dengan mengunjungi terminal BBM dan SPBU, kami dapat mengamati langsung mekanisme distribusi, termasuk pengawasan yang diterapkan," ujar Mufti dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (8/3/2025).
Dari hasil pengecekan, Mufti mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi transparansi dan pengawasan yang diterapkan oleh Pertamina Patra Niaga.
Ia berharap proses distribusi berjalan dengan baik, menjaga kualitas produk, dan menghindari adanya penyelewengan yang dapat merugikan konsumen.
"Berdasarkan hasil pengamatan kami, setiap tahapan distribusi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sudah memenuhi standar yang ketat, mulai dari proses di terminal BBM hingga di SPBU, yang dilengkapi dengan kontrol kualitas.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir lagi menggunakan BBM Pertamina," tambah Mufti.
Selain itu, untuk memastikan transparansi yang lebih besar, BPKN akan membentuk tim pencari fakta (TPF) yang terdiri dari lembaga independen guna mengeluarkan rekomendasi terkait kualitas BBM dan proses distribusinya.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal