Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
MEDAN – Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang mencoreng wajah pemerintahan.
Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) bersama Forum Masyarakat Sumatera Utara (FORMATSU) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 20 Maret 2025 mendatang.
Aksi ini akan digelar serentak di tiga titik strategis, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung), DPR RI, dan Kementerian BUMN.
Unjuk rasa ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan korupsi skandal Pertamax oplosan yang menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk seorang menteri di Kabinet Prabowo Subianto.
Koordinator GERBRAK, Saharuddin, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud kemarahan rakyat atas maraknya praktik korupsi di lingkup pemerintahan.
"Kasus Pertamax oplosan bukan hanya persoalan hukum biasa, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya mengabdi malah terlibat dalam praktik busuk yang merugikan negara? Kita tidak boleh tinggal diam," tegas Saharuddin.
Senada dengan itu, Pembina FORMATSU, Helmi Syam Damanik, menekankan bahwa aksi ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga antikorupsi yang bersatu untuk menyelamatkan bangsa.
"Kami tidak bergerak sendiri. Sejumlah organisasi telah menyatakan dukungan penuh dan akan turun ke jalan bersama kami. Ini adalah gerakan rakyat yang tidak akan berhenti sampai koruptor dan komprador yang merusak kedaulatan ekonomi negara ditangkap dan diadili," ujar Helmi Syam Damanik.
Aksi ini mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi, termasuk Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM), Forum Aktivis Medan (FAM), Garuda Wicaksakti, Federasi Advokat Republik Indonesia, Komite Penggiat Anti Korupsi (KOMPAKS), Masyarakat Garuda Sumatera Utara (FORMATSU), Masyarakat Antikorupsi Sumatera Utara (MARAK SUMUT), LIPPSU, dan Aliansi Rakyat Merah Putih Merdeka.
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL