GERBRAK dan FORMATSU Gelar Aksi Bersihkan Kabinet Prabowo dari Koruptor

MEDAN – Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang mencoreng wajah pemerintahan.

Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) bersama Forum Masyarakat Sumatera Utara (FORMATSU) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 20 Maret 2025 mendatang.

Aksi ini akan digelar serentak di tiga titik strategis, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung), DPR RI, dan Kementerian BUMN.

Unjuk rasa ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan korupsi skandal Pertamax oplosan yang menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk seorang menteri di Kabinet Prabowo Subianto.

Koordinator GERBRAK, Saharuddin, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud kemarahan rakyat atas maraknya praktik korupsi di lingkup pemerintahan.

"Kasus Pertamax oplosan bukan hanya persoalan hukum biasa, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya mengabdi malah terlibat dalam praktik busuk yang merugikan negara? Kita tidak boleh tinggal diam," tegas Saharuddin.

Senada dengan itu, Pembina FORMATSU, Helmi Syam Damanik, menekankan bahwa aksi ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga antikorupsi yang bersatu untuk menyelamatkan bangsa.

"Kami tidak bergerak sendiri. Sejumlah organisasi telah menyatakan dukungan penuh dan akan turun ke jalan bersama kami. Ini adalah gerakan rakyat yang tidak akan berhenti sampai koruptor dan komprador yang merusak kedaulatan ekonomi negara ditangkap dan diadili," ujar Helmi Syam Damanik.

Aksi ini mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi, termasuk Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM), Forum Aktivis Medan (FAM), Garuda Wicaksakti, Federasi Advokat Republik Indonesia, Komite Penggiat Anti Korupsi (KOMPAKS), Masyarakat Garuda Sumatera Utara (FORMATSU), Masyarakat Antikorupsi Sumatera Utara (MARAK SUMUT), LIPPSU, dan Aliansi Rakyat Merah Putih Merdeka.

Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban, Ariswan, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolis, tetapi bentuk tekanan nyata kepada pemerintah dan institusi hukum.

"Rakyat tidak akan tinggal diam. Jika negara tidak mampu membersihkan para koruptor, maka rakyat yang akan bergerak. Aksi ini adalah seruan keras agar penegak hukum segera bertindak tegas," ujarnya.

Publik menanti respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap desakan rakyat ini.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, gelombang aksi ini berpotensi meluas sebagai bentuk kemarahan rakyat yang muak dengan korupsi yang terus merajalela.