Wamendagri Bima Arya Pastikan Biaya Retret Kepala Daerah Ada, Fokus Susun Laporan Sebelum Pelunasan

JAKARTA -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi soal biaya retret kepala daerah yang baru dibayarkan Rp2 miliar dari total anggaran Rp13 miliar.

Dalam keterangannya, Bima menyampaikan bahwa tidak ada masalah terkait ketersediaan anggaran untuk pembayaran retret tersebut.

"Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada," ujar Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

Baca Juga:

• Sri Mulyani: Akan Muncul Kementerian dan Lembaga Baru di Era Pemerintahan Prabowo
• Komarudin Watubun Sindir Kemendagri Soal Polemik 4 Pulau Aceh: "Kurang Kerjaan!"

Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya perlu memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan retret kepala daerah tersebut sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Bima juga menyatakan bahwa pihaknya harus menyusun laporan terlebih dahulu sebelum melunasi sisa biaya retret tersebut. "Bukan belum dilunasi, kami pastikan semua tahapan itu sesuai dengan aturan.

Baca Juga:

• Ketua PDIP Sumut Kritik Mendagri Soal 4 Pulau: Keputusan Sepihak, Curiga Ada Kepentingan Tambang Nikel?
• DPR Desak Tito Karnavian Cabut SK 4 Pulau, Jusuf Kalla: Ini Menyangkut Harga Diri Aceh

Kita berkonsultasi juga dengan LKPP agar perencanaannya, kemudian proses tahapan-tahapannya ini semua sesuai dengan regulasi," tambah Bima.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, juga mengungkapkan bahwa biaya penyelenggaraan retret kepala daerah belum dibayar secara penuh.

Tito menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp13 miliar, baru sekitar Rp2 miliar yang dibayarkan. Tito menekankan pentingnya pengecekan terhadap anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut agar penggunaannya wajar.

"Semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukkan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya, ini kita cek detail," tegas Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

Mendagri juga memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk retret kepala daerah harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan peraturan yang ada. Bima Arya menambahkan, pihaknya masih dalam proses menyusun laporan secara lengkap terkait agenda retret tersebut.

(vv/n14)

Sri Mulyani: Akan Muncul Kementerian dan Lembaga Baru di Era Pemerintahan Prabowo

Komarudin Watubun Sindir Kemendagri Soal Polemik 4 Pulau Aceh: "Kurang Kerjaan!"

Ketua PDIP Sumut Kritik Mendagri Soal 4 Pulau: Keputusan Sepihak, Curiga Ada Kepentingan Tambang Nikel?

DPR Desak Tito Karnavian Cabut SK 4 Pulau, Jusuf Kalla: Ini Menyangkut Harga Diri Aceh

Gubernur Aceh Tolak Empat Pulau Masuk Sumut: "Itu Kewenangan Aceh Sejak Dahulu Kala"

Deddy Yevri Sitorus Kritik Keras Pemindahan 4 Pulau dari Aceh ke Sumut: "Nggak Ada Urgensinya!"