Praperadilan Ditolak, Kadis Samosir Resmi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025.
Keputusan ini diambil karena keterbatasan tempat untuk mendirikan fasilitas di Arab Saudi, terutama di Mina, yang sudah dihitung dan terukur secara rinci.
Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin menjelaskan bahwa meski tidak menutup kemungkinan adanya permohonan kuota tambahan, namun keputusan tersebut memerlukan kajian yang matang.
"Kuota tambahan, kami belum mewacanakan kuota tambahan. Bukan berarti kami akan menolak kuota tambahan ya," kata Nasaruddin.
Menag menjelaskan bahwa rencana untuk menambah kuota Haji harus memperhitungkan banyak aspek, termasuk fasilitas di Mina yang sudah teralokasi dengan baik dan terukur.
"Tempat untuk mendirikan fasilitas untuk jemaah Haji di Mina itu sudah selesai dihitung. Kavling-kavling di Mina itu sudah finish dengan kuota yang ada," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa jika kuota Haji ditambah, perlu ada solusi terkait penyediaan fasilitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan jemaah tambahan, seperti jalan keluar, kemah, bus, makanan, dan toilet, agar tidak mengganggu kenyamanan jemaah yang sudah terdaftar.
"Sekarang kami harus hati-hati. Kalau kita tambah 20 ribu, harus ada jalan keluarnya seperti apa. Jangan-jangan nanti justru itu akan mempengaruhi kenyamanan jemaah yang sudah ada," jelas Nasaruddin.
Menag Nasaruddin menegaskan bahwa meskipun penambahan kuota Haji dimungkinkan jika ada permohonan ke Pemerintah Saudi Arabia, kajian mendalam harus dilakukan terlebih dahulu.
"Insya Allah, kalau kami meminta ke Pemerintah Saudi Arabia, apalagi sekarang ini kan kementerian hajinya, kementerian kesehatannya bahkan juga ke orang tertingginya Saudi Arabia itu kita punya jalur. Tetapi, kami tetap harus memastikan fasilitas yang ada tidak terganggu," pungkasnya.
(oz/n14)
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER, JAWA TIMUR Dugaan sengketa batas lahan di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, berujung tragedi. Sumarsono (53), warga se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bukan bertujuan untuk mengir
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim seba
POLITIK
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL