Polda Metro Jaya Respons Praperadilan Kedua Roy Suryo, Singgung Dasar Hukum Berbeda
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons pengajuan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Kepo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025.
Keputusan ini diambil karena keterbatasan tempat untuk mendirikan fasilitas di Arab Saudi, terutama di Mina, yang sudah dihitung dan terukur secara rinci.
Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin menjelaskan bahwa meski tidak menutup kemungkinan adanya permohonan kuota tambahan, namun keputusan tersebut memerlukan kajian yang matang.
"Kuota tambahan, kami belum mewacanakan kuota tambahan. Bukan berarti kami akan menolak kuota tambahan ya," kata Nasaruddin.
Menag menjelaskan bahwa rencana untuk menambah kuota Haji harus memperhitungkan banyak aspek, termasuk fasilitas di Mina yang sudah teralokasi dengan baik dan terukur.
"Tempat untuk mendirikan fasilitas untuk jemaah Haji di Mina itu sudah selesai dihitung. Kavling-kavling di Mina itu sudah finish dengan kuota yang ada," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa jika kuota Haji ditambah, perlu ada solusi terkait penyediaan fasilitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan jemaah tambahan, seperti jalan keluar, kemah, bus, makanan, dan toilet, agar tidak mengganggu kenyamanan jemaah yang sudah terdaftar.
"Sekarang kami harus hati-hati. Kalau kita tambah 20 ribu, harus ada jalan keluarnya seperti apa. Jangan-jangan nanti justru itu akan mempengaruhi kenyamanan jemaah yang sudah ada," jelas Nasaruddin.
Menag Nasaruddin menegaskan bahwa meskipun penambahan kuota Haji dimungkinkan jika ada permohonan ke Pemerintah Saudi Arabia, kajian mendalam harus dilakukan terlebih dahulu.
"Insya Allah, kalau kami meminta ke Pemerintah Saudi Arabia, apalagi sekarang ini kan kementerian hajinya, kementerian kesehatannya bahkan juga ke orang tertingginya Saudi Arabia itu kita punya jalur. Tetapi, kami tetap harus memastikan fasilitas yang ada tidak terganggu," pungkasnya.
(oz/n14)
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons pengajuan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Kepo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan terduga penyuap Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu&039arif (YQB), tidak ik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) bernama Agok dilaporkan hanyut saat mandi bersama sejumlah temannya di Sun
PERISTIWA
SOLO Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah menemui Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Ten
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan Prog
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menilai proses penanganan dugaan korupsi tata kelola Program Mak
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 yang digelar di Komple
PEMERINTAHAN