Surya menegaskan bahwa proses revisi RTRW Provinsi Sumut yang telah dimulai pada Juli 2024 harus segera dilanjutkan dan ditindaklanjuti, mengingat pentingnya RTRW untuk menarik investasi sebesar Rp50 triliun dalam lima tahun ke depan.
"Jika RTRW tidak selesai tepat waktu, target investasi yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Saya minta agar prosesnya terus dipercepat dan segera dikoordinasikan," tegas Surya.
Hadir dalam rakor tersebut beberapa pejabat penting, di antaranya Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri Kehutanan, Menteri Agraria, Kepala BPN, serta pejabat dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, dan Dirjen PUPR.
Wakil Gubernur Surya didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) y
PARIWISATA
PARAPAT Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan pentingnya kemitraan antara pemeri
PEMERINTAHAN
PARAPAT Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengapresiasi komitmen Forum Wartawan Pemprov Sumatera Utara (FWP) dalam memperkuat penye
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Video yang menarasikan satu kompi anggota TNI membawa belasan ekor sapi milik warga di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Teng
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang tengah disiapkan pemerintah bukan
EKONOMI
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap peta terbaru aktivitas judi online di Indonesia sepanjang 202
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG Panitia Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan ajang o
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan
EKONOMI
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan pangan nasional tetap dalam kondisi aman meski Indonesia diprediksi akan
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Proses hukum dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) masih terus bergulir di Bareskrim P
HUKUM DAN KRIMINAL
