Jaksa Bongkar Fee Percepatan Kuota Haji Rp143,9 Miliar dalam Kasus Eks Menag Yaqut
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
SUNGGAL -DPRD Deli Serdang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (20/3/2025) untuk membahas rencana pembangunan jaringan pipa air bersih bagi masyarakat Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal.
Program ini dibiayai oleh Coca-Cola Foundation dan disalurkan melalui PT Arta Jaya.
RDP ini diadakan setelah munculnya polemik di media sosial terkait penolakan dari Pemerintah Desa (Pemdes) Helvetia terhadap proyek tersebut.
Perwakilan dari Pemdes, Kecamatan, PDAM Tirtanadi, Kelompok Masyarakat, dan PT Arta Jaya hadir dalam rapat yang membahas permasalahan ini.
Beberapa pihak menyalahkan PT Arta Jaya karena dinilai kurang melakukan koordinasi dengan Pemdes, sementara pihak lain menyoroti sikap Kepala Desa (Kades) Helvetia, Guntur Sutrisno, yang dianggap arogan dalam menyikapi masalah ini.
Suasana rapat memanas ketika Anggota Dewan Antony Napitupulu menegur Kades Helvetia atas sikapnya yang dinilai kurang bijak.
"Bapak (Kades) jangan arogan, video-video bapak sudah banyak saya lihat," ujar Antony.
Guntur Sutrisno kemudian mendapat teguran lebih lanjut karena dianggap tidak menghargai masukan yang diberikan.
"Tolong lihat saya. Pakai hati kita ada karena mereka," kata Wahyu Danin, Politisi PAN.
Guntur membantah menolak bantuan dari Coca-Cola Foundation, namun menegaskan bahwa ia menolak sistem yang diterapkan oleh PT Arta Jaya, yang menurutnya tidak melibatkan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan dan komunikasi.
Selain itu, ia juga mempertanyakan rencana pengutipan biaya sebesar Rp 1,2 juta dari masyarakat untuk pemasangan jaringan air yang tidak diketahui sebelumnya.
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia masih dibayangbayangi persoalan pengangguran terdidik. Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusa
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL