TNI AD dan Pemprov Jabar Jalin Kerja Sama Strategis, DPR Minta Ditangguhkan

Menurutnya, UU TNI yang baru disahkan hanya mengizinkan keterlibatan TNI dalam kondisi tertentu yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan militer, seperti penanggulangan bencana dan pemulihan akibat konflik sosial.

Ia pun memperingatkan bahwa kerja sama ini berpotensi tumpang tindih dengan tugas pemerintahan sipil dan dapat melampaui cakupan OMSP TNI.

"Kita tidak boleh sembarangan menggunakan sumber daya dan personel TNI karena fungsi utama mereka adalah sebagai alat pertahanan negara. Semua pihak harus menunggu PP atau Perpres yang akan mengatur teknis OMSP agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelampauan wewenang," tegas politisi dari Fraksi PDIP tersebut.

Kerja sama antara Pemprov Jabar dan TNI AD kini tengah menjadi perbincangan hangat.

Di satu sisi, proyek ini dinilai mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran terkait aspek legalitas dan potensi tumpang tindih kewenangan antara sipil dan militer.

(cn/a)