Menko Airlangga Bahas Dampak Tarif Impor Trump dalam Rapat dengan 100 Pengusaha, Siap Tempuh Langkah Diplomatik

JAKARTA -Pemerintah Indonesia telah merespons kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah produk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah telah mengadakan rapat koordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi industri untuk menyerap masukan terkait dampak tarif tersebut serta merumuskan langkah strategis yang akan diambil ke depan.

"Kami menggelar rapat koordinasi hari ini untuk menghimpun masukan dari para pelaku industri atas kebijakan tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump melalui International Emergency Economic Powers Act dan National Emergency Act," kata Airlangga usai pertemuan yang digelar pada Senin (7/4/2025).

Mulai 5 April 2025, AS memberlakukan tarif sebesar 10% terhadap beberapa produk Indonesia, dan tarif ini akan meningkat menjadi 32% pada 9 April 2025.

Sektor makanan dan pakaian menjadi yang paling terdampak, mengingat keduanya merupakan sektor ekspor andalan Indonesia.

Meski demikian, pemerintah Indonesia melihat peluang di tengah tantangan ini. Airlangga menegaskan bahwa pasar AS tetap penting dan strategis bagi produk-produk Indonesia.

"Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar Indonesia segera merespons. Komunikasi intensif telah dilakukan, baik dengan Presiden AS Donald Trump maupun dengan sejumlah pimpinan negara ASEAN," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tarif ini, Indonesia akan mendorong pendekatan diplomatik dan kerja sama regional.

Dalam pertemuan ASEAN yang akan digelar pada 10 April 2025, Menteri Perdagangan Indonesia dijadwalkan hadir untuk membahas langkah bersama menghadapi kebijakan tarif AS.

"ASEAN akan mengutamakan jalur negosiasi, bukan retaliasi. Indonesia bersama Malaysia akan mendorong pembaruan kerangka kerja Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dengan Amerika, karena TIFA yang ditandatangani sejak 1996 sudah tidak relevan dengan situasi saat ini," jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong peningkatan ekspor dan substitusi impor dengan memanfaatkan potensi kebutuhan dalam negeri.

Beberapa proyek strategis nasional, seperti pembangunan kilang minyak (refinery), akan mengandalkan impor komponen dari negara mitra, termasuk Amerika Serikat.