KPK Geledah Rumah Politikus PDIP Ono Surono Terkait Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Pemerintah Amerika Serikat mengenakan tarif impor tinggi terhadap sejumlah produk unggulan Indonesia, termasuk tekstil dan garmen.
Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari langkah tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump, dengan Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikenai sanksi tarif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa tarif terhadap produk tekstil Indonesia kini bisa mencapai 47 persen, naik dari sebelumnya 10–37 persen. Dalam masa penundaan selama 90 hari, AS hanya mengenakan tambahan tarif sebesar 10 persen.
"Dengan diberlakukannya 10 persen tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 persen ditambah 10 persen, atau 37 persen ditambah 10 persen," jelas Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).
Selain tekstil dan garmen, beberapa komoditas lain yang turut terdampak antara lain alas kaki, furnitur, dan udang. Airlangga menegaskan bahwa tarif ini membuat produk Indonesia jadi lebih mahal di pasar AS, kalah saing dari negara-negara pesaing di ASEAN maupun Asia Timur.
"Tarif bea masuk lebih tinggi tentu meningkatkan biaya ekspor kita, bukan hanya ditanggung oleh importir AS, tapi juga eksportir Indonesia," tambahnya.
Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah mengirim delegasi resmi untuk melakukan negosiasi dagang dengan pihak Amerika Serikat. Salah satu upaya diplomasi yang ditawarkan adalah kerja sama perdagangan energi, termasuk rencana pembelian LPG, minyak mentah, dan bensin dari AS.
"Kami berharap dalam 60 hari ke depan, kerangka kerja ini bisa ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian yang disepakati kedua negara," ujar Airlangga.
Langkah strategis ini dinilai penting untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah ketatnya persaingan global dan potensi perlambatan perdagangan internasional.*
(km/J006)
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji kepemimpinan mantan Presiden ke7 Joko Widodo saat berkunjung ke kedia
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta keterangan jurnalis sekaligus pembawa acara televisi Karni Ilyas terkait dugaan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BU
NASIONAL
SEOUL Presiden Lee Jae Myung mendorong peningkatan hubungan bilateral antara Republik Korea dan Indonesia menjadi kemitraan strategis ko
NASIONAL
SEOUL Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ant
NASIONAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara kepada manta
HUKUM DAN KRIMINAL