Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
MEDAN -Bobby Nasution, yang baru menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut), telah melakukan sejumlah rotasi dan pemberhentian pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam waktu kurang dari dua bulan.
Sejak dilantik, Bobby telah melakukan beberapa perubahan struktural dalam kepemimpinan Pemprov Sumut.
Pada 25 Februari 2025, tak lama setelah pelantikannya, Wakil Gubernur Sumut, Surya, melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumut.
Langkah tersebut diikuti dengan pemecatan dan penonaktifan beberapa pejabat eselon II dalam sebulan terakhir.
Salah satu langkah besar yang diambil adalah penonaktifan lima pejabat eselon II di Pemprov Sumut. Pada 11 April 2025, empat pejabat eselon II dinonaktifkan sementara, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Kepala BPSDM Sumut Abdul Haris Lubis, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut Juliadi Harahap, dan Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut Harianto Butarbutar.
Penonaktifan ini dilakukan setelah ada rekomendasi dari Inspektorat Sumut terkait pemeriksaan internal. Sulaiman Harahap, Inspektur Sumut, mengonfirmasi bahwa penonaktifan tersebut adalah hasil dari rekomendasi Inspektorat kepada Gubernur untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang terlibat.
"Pokoknya direkomendasikan kepada Gubernur oleh Inspektorat karena ada pemeriksaan," ujar Sulaiman Harahap saat dihubungi, Senin (14/4/2025).
Kemudian pada 17 April 2025, Mulyadi Simatupang, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM), juga dinonaktifkan sementara oleh Bobby.
Penonaktifan Mulyadi dilakukan karena adanya kasus pencemaran nama baik Gubernur yang melibatkan dirinya.
Meski sudah ada indikasi pidana, Bobby memilih untuk tidak membawa masalah ini ke ranah hukum dan menanganinya secara internal.
"Ada beberapa, yang pertama itu pencemaran nama baik pimpinan, sebenarnya ini sudah masuk ranah hukum pidana, tapi karena sifat kebijaksanaan dari Pak Gubernur, tidak mau bawa ke ranah hukum, tetapi melalui penanganan internal," jelas Sulaiman Harahap.
Dengan langkah-langkah ini, Bobby Nasution menunjukkan komitmennya untuk membenahi sistem pemerintahan di Sumut, memastikan bahwa pejabat yang bekerja di Pemprov Sumut memiliki integritas yang tinggi dan tidak merusak citra pemerintah.*
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN