JAKARTA -Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tidak melanggar aturan maupun tumpang tindih dengan tugas Kantor Staf Presiden (KSP).
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/4/2025).
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas permohonan uji materiil Perpres PCO ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh warga bernama Windu Wijaya.
Baca Juga:
"Sejak awal, PCO dan KSP didesain sedemikian rupa agar tidak ada tumpang tindih tugas. Jadi semangat pembentukannya bukan seperti yang digugat," jelas Prasetyo.
Tugas PCO dan KSP Sudah Dibagi Jelas
Menurut Prasetyo, kehadiran PCO justru bertujuan untuk memperkuat sistem komunikasi presiden yang bersifat strategis dan langsung menjangkau publik. Ia juga menekankan bahwa tugas antara PCO dan KSP sudah dibagi secara rinci agar saling melengkapi, bukan saling menyalahi.
"PCO lebih banyak menjalankan fungsi komunikasi publik strategis, sedangkan KSP tetap fokus pada pengendalian program prioritas dan pemberian dukungan kebijakan," imbuhnya.
Istana Belum Terima Salinan Gugatan
Meski gugatan telah masuk ke Mahkamah Agung sejak 17 April 2025, Prasetyo mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak Istana belum menerima salinan resmi dari gugatan tersebut.
"Sampai hari ini kami belum menerima kopian gugatan itu, tetapi tentu akan kami pelajari dan hadapi sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegasnya.
Tidak Akan Ganggu Fungsi KSP
Prasetyo kembali menekankan bahwa hadirnya PCO tidak akan mengganggu peran KSP dalam mendukung kinerja Presiden.
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
Pendidikan
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penuh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah dan berharap p
Kesehatan
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
Nasional
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS Kasus penyiksaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam laga seru yang berlangsung di Superstar Knockout Volume 3 pada Sabtu malam (9/8/2025), El Rumi berhasil mengalahkan aktor
Entertainment
MEDAN Harga beras yang melambung tinggi dan kelangkaan stok di pasaran menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota (Pem
Ekonomi
