Huawei Rilis Watch Fit 5 dan Fit 5 Pro di Indonesia, Ini Perbedaan Fitur dan Harganya
JAKARTA Huawei resmi meluncurkan dua jam tangan pintar terbaru di Indonesia, yakni Huawei Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro, pada Selasa,
SAINS DAN TEKNOLOGI
SUMUT -Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga, mengkritik minimnya dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap investor yang ingin menanamkan modal di sektor pariwisata Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba.
Dalam rapat konsinyering pembahasan perubahan ketiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan bersama Kementerian Pariwisata dan kementerian terkait lainnya, Lamhot menyoroti nihilnya investasi besar yang terealisasi di Danau Toba, meski telah ada komitmen sejak lama.
"Sampai hari ini belum ada satu pun investasi besar yang terealisasi di Danau Toba, padahal komitmen sudah ada. Ini sangat memprihatinkan," ujar Lamhot, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, insentif pemerintah yang dijanjikan kepada investor tidak berjalan efektif. Selain itu, infrastruktur dasar yang belum memadai dan regulasi yang tidak sinkron dinilai menjadi penghalang utama.
Salah satu regulasi yang disorot Lamhot adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Umum, yang membatasi Hak Guna Bangunan (HGB) hanya sampai 30 tahun.
Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan HGB hingga 80 tahun.
"PMK ini membuat investor enggan melanjutkan investasinya. Kalau regulasinya tidak ramah, bagaimana kita mau menarik investor baru?" tegas Lamhot.
Lamhot mendesak agar PMK tersebut segera direvisi agar sejalan dengan semangat investasi dan tidak menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan sektor pariwisata nasional, terutama di daerah potensial seperti Danau Toba.
"Jangan sampai insentif pemerintah hanya dianggap janji kosong oleh para investor. Ini bukan hanya merugikan daerah, tapi juga merusak citra pemerintah," pungkasnya.
Lamhot berharap pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan, dapat lebih cermat dan progresif dalam merancang regulasi agar sejalan dengan visi pengembangan pariwisata nasional yang berkelanjutan dan menarik bagi investor.*
(tb/J006)
JAKARTA Huawei resmi meluncurkan dua jam tangan pintar terbaru di Indonesia, yakni Huawei Watch Fit 5 dan Watch Fit 5 Pro, pada Selasa,
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menegaskan bahwa penilaian mengenai kondisi kesehatan Presiden ke7 R
POLITIK
LABURA Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek jaringan peredaran narkotika di Lorong 6, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara kembali menutup enam titik perlintasan liar di sejumlah daerah
NASIONAL
DELI SERDANG Aksi seorang guru ngaji bernama Halimah Tusadiyah (HT) yang membongkar dugaan lokasi transaksi narkoba di dekat Rumah Tahfi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIJING Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap
INTERNASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah meng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL