JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (Satgas IKN).
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 yang mencabut aturan sebelumnya, yakni Kepmen PU Nomor 17/KPTS/M/2024.
Pembubaran Satgas IKN ini terjadi setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak memberikan dukungan administratif dan anggaran untuk keberlanjutan satuan tugas tersebut.
Baca Juga:
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
"Kami sudah berkomunikasi dengan Kemenkeu secara administratif. Mereka menolak usulan perpanjangan masa kerja dan honorarium Satgas IKN. Artinya, keberadaan Satgas ini tidak lagi dianggap perlu," jelas Zainal.
Baca Juga:
Menurutnya, pembentukan Satgas IKN sebelumnya dilakukan untuk mengoordinasikan pembangunan antar-direktorat jenderal di Kementerian PU. Namun kini, dengan beroperasinya Otorita IKN secara penuh, peran tersebut dianggap sudah tidak relevan.
"Otorita IKN kini berjalan penuh dan lebih terorganisir. Bahkan beberapa anggota Satgas IKN juga telah bergabung ke dalam struktur Otorita," tambahnya.
Keputusan pembubaran juga mempertimbangkan surat dari Menteri Keuangan Nomor S-85/MK.02/2025 tertanggal 19 Februari 2025, yang menolak usulan perpanjangan masa honorarium Satgas IKN untuk tahun anggaran 2025.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menandatangani keputusan pembubaran Satgas IKN tersebut pada 26 Maret 2025. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan struktur organisasi dalam proyek pembangunan IKN, yang kini difokuskan di bawah kendali Otorita IKN sebagai badan khusus pemerintah.*
(km/J006)
SUMBAR Seorang warga negara asing (WNA) asal Norwegia bernama Kielland Gabriel Wilhelm (71) ditemukan meninggal dunia di Sungai Sirah, Jor
Peristiwa
Kabanjahe, Sumatera Utara Ratusan umat Katolik di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengikuti Misa Requiem untuk meng
Agama
PADANG LAWAS Negara resmi mengeksekusi lahan seluas 47.000 hektar milik PT Torganda pada Jumat (25/4/2025), yang berada di kawasan Registe
Pemerintahan
MEDAN Rumah Ketua Umum Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Independen (KSBSI), Fatiwanolo Zega (53), dilempari bom molotov
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke29 Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Lang
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), menjadi tahanan kota. Pengal
Nasional
SERDANG BEDAGAI Seorang pengedar sabu berinisial SS (38), warga Dusun II, Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (S
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Neg
Pemerintahan
SUMUT Perusahaan perkebunan sawit asal Medan, PT. Rendi Permata Raya (PT. RPR), kembali menjadi sorotan setelah diketahui membuka ribuan he
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comDemam tifoid, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi), kini semakin sulit diobati akibat re
Kesehatan
