Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEMPAWAH – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa arah pembangunan nasional ke depan akan lebih inklusif dan merata, tidak lagi terpusat hanya di Pulau Jawa.
Penegasan tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Pangalangok Jilah di Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu (23/8/2025).
"Bapak Presiden Prabowo berkomitmen bahwa pembangunan ke depan tidak lagi Jawa sentris. Daerah-daerah lain akan turut dibangun, tentu sesuai dengan kekuatan fiskal yang dimiliki negara. Salah satu bentuk komitmen ini adalah pembangunan IKN di Kalimantan," tutur Gibran dalam keterangannya.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat Kalimantan, termasuk warga Dayak dan Pasukan Merah, mendukung penuh keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.
Wapres Gibran juga memanfaatkan momentum tersebut untuk meluruskan isu-isu negatif yang menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mangkrak atau tidak dilanjutkan.
"Saya tegaskan kembali, IKN akan dilanjutkan. Jangan sampai kita termakan hoaks yang menyebut proyek ini berhenti di tengah jalan. Justru IKN adalah bagian dari pemerataan pembangunan, bukan sekadar membangun istana negara," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga memaparkan sejumlah program pemerintah di bidang pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, yang menurutnya sangat penting untuk daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil).
"Sekolah Rakyat adalah boarding school. Anak-anak akan menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus camilan, dan semua perlengkapan, seragam, sepatu, tas, alat tulis, disediakan pemerintah," jelas Gibran.
Ia meyakini, program ini akan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang berada di wilayah yang sulit dijangkau.
Menutup pernyataannya, Wapres Gibran mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menerima informasi yang beredar, terutama di media sosial.
"Kalau ragu dengan informasi yang beredar, jangan langsung percaya. Tanyakan kepada tokoh agama, tokoh adat, atau pihak yang kompeten. Kita harus bijak menyaring berita," imbaunya.
Kunjungan Gibran ke Kalimantan Barat ini menegaskan arah pemerintahan yang berkomitmen pada pemerataan pembangunan, penegasan terhadap anti-hoaks, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan penguatan infrastruktur sosial.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK