Gertak Bawa Eks Stafsus Presiden di PN Jaktim, Dokter Tifa Janji Bongkar Teka-teki Ijazah Jokowi
JAKARTA Sidang lanjutan perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dijadwalkan kemb
NASIONAL
MEDAN -Konflik sosial antara masyarakat dan juru parkir (jukir) di Kota Medan kembali mencuat. Meskipun sistem parkir berlangganan berbasis barcode sudah diberlakukan, insiden terbaru menunjukkan adanya jukir yang tetap nekat meminta retribusi manual dari pengguna jalan.
Kejadian ini terjadi di kawasan Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, pada Jumat (25/4), yang viral di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan perdebatan panas antara seorang pengguna layanan barcode dan seorang jukir yang memaksa meminta uang parkir secara tunai, meskipun pengguna telah menunjukkan bukti pembayaran digital.
Dalam video yang beredar, pengguna barcode merasa dirugikan dan kecewa atas pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan sistem yang telah disepakati. Menanggapi kejadian ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan segera mengambil tindakan tegas terhadap jukir yang bersangkutan.
Pelaksana Tugas Kepala Dishub Medan, Suriono, menegaskan bahwa pihaknya telah menindak jukir tersebut dan memberikan peringatan agar dapat bertindak kooperatif. Jika tidak, sanksi tegas berupa pencabutan badge dan pemecatan bisa dijatuhkan.
Meski begitu, masalah parkir berlangganan di Medan masih menjadi sorotan, terlebih setelah alokasi anggaran gaji untuk jukir dihentikan. Para jukir kini kembali menarik retribusi parkir di tepi jalan, bahkan dari pelanggan barcode.
Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan bahwa sistem parkir berlangganan masih berlaku hingga 1 Juli 2025 dan akan dievaluasi setelah melibatkan kalangan akademisi untuk mengkaji efektivitas sistem tersebut.
Masyarakat kini menanti gebrakan nyata dari Pemko Medan mengenai masa depan sistem parkir di kota ini. Apakah sistem barcode akan diperkuat, atau akan lahir model baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat?*
(ws/J006)
JAKARTA Sidang lanjutan perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dijadwalkan kemb
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mendorong organisasi kepemudaan memperkuat konsolidasi serta membangun sine
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap komitmen Sumatera Utara beb
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menegur keras Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto dalam rapat dengar
NASIONAL
JAKARTA Relawan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam jaringan Gibranku mengkritik sikap partai politik (pa
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRESXXIV/20
POLITIK
JAKARTA Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Mashudi menjelaskan alasan foto terpidana ka
NASIONAL
JAKARTA Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Plt Dirjenpas) Mashudi mengatakan Ferdy Sambo menjadi salah satu warga binaan ya
NASIONAL
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI yang membahas temuan fasilitas
NASIONAL
MEDAN Kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Senin (28/9/2026) tercatat berada dalam kategori sedang berdasarkan indeks kua
KESEHATAN