Berantas Tambang Ilegal, Pemprov Sumut Gandeng Kejaksaan dan Kepolisian
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan melibatkan apara
PEMERINTAHAN
MEDAN -Konflik sosial antara masyarakat dan juru parkir (jukir) di Kota Medan kembali mencuat. Meskipun sistem parkir berlangganan berbasis barcode sudah diberlakukan, insiden terbaru menunjukkan adanya jukir yang tetap nekat meminta retribusi manual dari pengguna jalan.
Kejadian ini terjadi di kawasan Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, pada Jumat (25/4), yang viral di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan perdebatan panas antara seorang pengguna layanan barcode dan seorang jukir yang memaksa meminta uang parkir secara tunai, meskipun pengguna telah menunjukkan bukti pembayaran digital.
Dalam video yang beredar, pengguna barcode merasa dirugikan dan kecewa atas pelayanan parkir yang tidak sesuai dengan sistem yang telah disepakati. Menanggapi kejadian ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan segera mengambil tindakan tegas terhadap jukir yang bersangkutan.
Pelaksana Tugas Kepala Dishub Medan, Suriono, menegaskan bahwa pihaknya telah menindak jukir tersebut dan memberikan peringatan agar dapat bertindak kooperatif. Jika tidak, sanksi tegas berupa pencabutan badge dan pemecatan bisa dijatuhkan.
Meski begitu, masalah parkir berlangganan di Medan masih menjadi sorotan, terlebih setelah alokasi anggaran gaji untuk jukir dihentikan. Para jukir kini kembali menarik retribusi parkir di tepi jalan, bahkan dari pelanggan barcode.
Wali Kota Medan, Rico Waas, menegaskan bahwa sistem parkir berlangganan masih berlaku hingga 1 Juli 2025 dan akan dievaluasi setelah melibatkan kalangan akademisi untuk mengkaji efektivitas sistem tersebut.
Masyarakat kini menanti gebrakan nyata dari Pemko Medan mengenai masa depan sistem parkir di kota ini. Apakah sistem barcode akan diperkuat, atau akan lahir model baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat?*
(ws/J006)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan melibatkan apara
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun mulai menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) sebagai landasan pembangunan jangka pa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh camat di Kota Medan memprioritaskan penggunaan Dana Kelurahan (Dankel) un
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegur Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Melvi Marlabayana, menyusul banya
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persija Jakarta resmi menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pemerintah tengah menyiapkan pergantian Menter
NASIONAL
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ketua Ombudsman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegur PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di s
PEMERINTAHAN
ACEH SINGKIL Sekitar seratusan warga dari sejumlah desa terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi unjuk rasa di halaman Ka
PERISTIWA