ASAHAN -Anggaran fantastis senilai Rp 21,6 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk honor narasumber dalam kegiatan verifikasi dan analisis data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) serta audit kasus kematian maternal dan perinatal, menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan.
Kegiatan yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Asahan tersebut diketahui melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Kabupaten Asahan dengan kode RUP 38999724.
Baca Juga:
Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa kegiatan hanya berjumlah 1 paket dengan pelaksanaan mulai Agustus hingga Desember 2025, dan seluruhnya dibiayai dari APBD Asahan 2025.
Wakil Ketua DPRD Asahan, Rosmansyah, mengaku terkejut dan bingung dengan nominal anggaran yang begitu besar hanya untuk honor narasumber.
Baca Juga:
"Bingung juga kita nengoknya. Kami kan nggak tahu duduk persoalannya gimana. Dalam waktu dekat, akan kita panggil Dinas Kesehatan untuk mempertanyakan kegiatan ini," ujar Rosmansyah, Selasa (29/4/2025).
Rosmansyah, yang merupakan politisi PDIP, juga menyoroti potensi pelanggaran aturan terkait honor narasumber yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, di mana terdapat batasan standar yang jelas.
"Kalau memang kegiatan yang sama, kita harus tahu kegiatan itu apa saja. Jangan pula terlalu berlebihan. Honor yang melebihi kewajaran itu kan sudah tak sesuai ketentuan," tegasnya.
Diketahui, MPDN adalah sistem pelaporan kasus kematian ibu selama kehamilan hingga 42 hari pasca melahirkan, serta kematian bayi dalam 7 hari setelah lahir.
Namun, DPRD menilai besarnya anggaran yang diajukan patut dipertanyakan, apalagi jika hanya digunakan untuk honor narasumber.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinkes Asahan belum memberikan keterangan resmi terkait rincian kegiatan maupun urgensi penggunaan anggaran sebesar itu.*
(d/a008)
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
