Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Pendidikan Barak Militer untuk Anak Nakal Diterapkan Nasional Jika Berhasil

JAKARTA -Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap uji coba kebijakan pendidikan anak bermasalah di Barak Militer yang tengah berlangsung di Jawa Barat.

Ia menilai, bila program ini terbukti efektif dan tak melanggar nilai-nilai hak asasi manusia, maka program tersebut patut diterapkan secara nasional.

"Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia," ujar Pigai saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pigai menekankan pentingnya kontrol terhadap sistem pendidikan di barak agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan kedisiplinan siswa tanpa mencederai hak-hak dasar mereka.

"Kami dorong supaya sistemnya terkontrol agar tak menabrak nilai-nilai HAM. Ini untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Karena ini bagus, idenya juga bagus," lanjutnya.

Lebih jauh, Pigai menyinggung pentingnya transformasi sumber daya manusia (SDM) menjelang era Indonesia Emas 2045. Menurutnya, 10 tahun ke depan akan menjadi masa krusial dalam membentuk generasi yang tangguh, produktif, dan sadar HAM.

"Tahun 2035 kita harus go internasional. Kalau SDM Indonesia punya mindset HAM, demokrasi, keadilan sosial, dan kepedulian, maka nilai produktivitas, disiplin, dan tanggung jawab akan tinggi," katanya.

Ia optimistis, bila pembinaan karakter dilakukan sejak dini dengan metode yang tepat, maka Indonesia mampu menjadi pemimpin di tingkat global pada 2045.*

(oz/j006)