JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum memutuskan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
"Untuk sementara belum. Untuk sementara belum," ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tetap memberikan perhatian serius terhadap RUU ini. Bahkan, dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei lalu, Prabowo secara terbuka menyampaikan komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi, termasuk penguatan kerangka hukum perampasan aset hasil tindak pidana.
Baca Juga:
Menurut Prasetyo, upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu bagian dari program prioritas (Asta Cita) pemerintahan Prabowo-Gibran. RUU Perampasan Aset dinilai sebagai salah satu instrumen penting untuk mempercepat proses hukum terhadap aset hasil kejahatan.
Meski demikian, opsi penerbitan Perppu belum menjadi pilihan utama saat ini. Presiden, menurut Prasetyo, lebih memilih jalur komunikasi politik terlebih dahulu.
Baca Juga:
"Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu, untuk sampai hari ini, belum," ungkapnya.
Presiden Prabowo disebut lebih memilih berkomunikasi langsung dengan pimpinan partai politik dan para anggota DPR RI guna mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk tetap menjaga jalur konstitusional serta membangun kesepahaman politik yang lebih kuat dalam mendukung agenda reformasi hukum di Indonesia.*
(oz/j006)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara soal tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana pada 2025. Data intern
Ekonomi
JAKARTA Suasana politik nasional kembali memanas setelah Sekretaris Jenderal Relawan Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) JokowiPrabowo, Budiy
Politik
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya mengurangi overkapasitas serta mendukung pembinaan berkelanjutan terhadap warga binaan, Lembaga Pemasyarakat
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari sejumlah dokumen perjalanan istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Politik
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil mengungkap penyimpanan narkotika jenis sabusabu seberat 21 kilogram yang disembuny
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Seorang personel Unit Reskrim Polsek Padang Tualang, Polres Langkat, Aipda Sahata Panjaitan mengalami luka serius setelah berupa
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS UTARA Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Selatan berhasil mengamankan seorang pria terduga pengedar narkotika jenis sab
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 un
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp22,11 triliun untuk tahun anggaran 2026. U
Pertanian Agribisnis
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengakui bahwa harga beras di wilayahnya telah melampaui batas Harga Eceran Ter
Ekonomi