Wali Kota Medan Lepas 1.547 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Kebijakan Nasional
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi melepas sebanyak 1.547 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan Pencananga
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG -Bupati Deliserdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, dengan tegas menyatakan tidak akan menoleransi segala bentuk pungutan liar (pungli) terhadap tenaga honorer, terutama di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Kabupaten Deliserdang.
Pernyataan tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di Dinas PKP, Rabu (14/5/2025), yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, Sekda H. Timur Tumanggor SSos MAP, serta sejumlah pejabat tinggi Pemkab Deliserdang.
"Saya bersama Wakil Bupati tidak menoleransi pungutan apapun terhadap tenaga kerja honorer," tegas Bupati di hadapan seluruh personel Damkar.
Bupati menjelaskan bahwa pergantian pimpinan di Dinas PKP tidak terlepas dari indikasi adanya pungutan liar terhadap pegawai honorer. Ia menyayangkan praktik semacam ini, apalagi terjadi di instansi yang seharusnya diisi oleh orang-orang dengan empati tinggi dan semangat kemanusiaan.
"Kalau untuk menjadi petugas Damkar saja harus membayar, semangat untuk menyelamatkan nyawa patut dipertanyakan," ujarnya.
Peringatan keras ini juga berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Deliserdang. Bupati menginstruksikan agar praktik pungutan terhadap tenaga honorer dihentikan sepenuhnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memerintahkan Sekda untuk segera menganggarkan baju tahan api dalam APBD Deliserdang. Ia juga meminta Plt Kadis PKP Suryadi Aritonang SSos MSi untuk mengevaluasi ulang anggaran alat-alat Damkar, guna menghindari kejadian fatal seperti insiden di Tanjung Morawa, di mana pompa air tidak berfungsi saat dibutuhkan.
"Itu karena ketidaksiapan. Jangan hanya datang, teken absen, pulang. Itu mental pegawai yang harus diubah," tandas Bupati.
Pada apel tersebut juga dilakukan pemeriksaan urine mendadak terhadap seluruh personel Damkar. Pemeriksaan ini dilakukan bekerja sama dengan RSUD Drs H Amri Tambunan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa setelah Satpol PP, giliran petugas Damkar yang akan mengikuti pelatihan fisik dan kedisiplinan di Kodim 0204/DS atau lokasi lain yang telah ditentukan.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi melepas sebanyak 1.547 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan Pencananga
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Kodam I/Bukit Barisan di Jalan Gatot Subroto,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indone
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memastikan adanya efisiensi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah
EKONOMI
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret Bu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi kini tidak lagi menjadi satusatunya moda
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami peran mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan uang tunai hasil pemulihan aset dan lelang barang rampasan negara senilai Rp1.029.874.376.628 kepada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL