620 Personel Gabungan Amankan Demo Mahasiswa di DPRD Sumut, Armoured Water Cannon Disiagakan
MEDAN Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Ima
PERISTIWA
DELI SERDANG -Bupati Deliserdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, dengan tegas menyatakan tidak akan menoleransi segala bentuk pungutan liar (pungli) terhadap tenaga honorer, terutama di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Kabupaten Deliserdang.
Pernyataan tegas ini disampaikannya saat memimpin apel pagi di Dinas PKP, Rabu (14/5/2025), yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, Sekda H. Timur Tumanggor SSos MAP, serta sejumlah pejabat tinggi Pemkab Deliserdang.
"Saya bersama Wakil Bupati tidak menoleransi pungutan apapun terhadap tenaga kerja honorer," tegas Bupati di hadapan seluruh personel Damkar.
Bupati menjelaskan bahwa pergantian pimpinan di Dinas PKP tidak terlepas dari indikasi adanya pungutan liar terhadap pegawai honorer. Ia menyayangkan praktik semacam ini, apalagi terjadi di instansi yang seharusnya diisi oleh orang-orang dengan empati tinggi dan semangat kemanusiaan.
"Kalau untuk menjadi petugas Damkar saja harus membayar, semangat untuk menyelamatkan nyawa patut dipertanyakan," ujarnya.
Peringatan keras ini juga berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Deliserdang. Bupati menginstruksikan agar praktik pungutan terhadap tenaga honorer dihentikan sepenuhnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memerintahkan Sekda untuk segera menganggarkan baju tahan api dalam APBD Deliserdang. Ia juga meminta Plt Kadis PKP Suryadi Aritonang SSos MSi untuk mengevaluasi ulang anggaran alat-alat Damkar, guna menghindari kejadian fatal seperti insiden di Tanjung Morawa, di mana pompa air tidak berfungsi saat dibutuhkan.
"Itu karena ketidaksiapan. Jangan hanya datang, teken absen, pulang. Itu mental pegawai yang harus diubah," tandas Bupati.
Pada apel tersebut juga dilakukan pemeriksaan urine mendadak terhadap seluruh personel Damkar. Pemeriksaan ini dilakukan bekerja sama dengan RSUD Drs H Amri Tambunan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa setelah Satpol PP, giliran petugas Damkar yang akan mengikuti pelatihan fisik dan kedisiplinan di Kodim 0204/DS atau lokasi lain yang telah ditentukan.
"Damkar harus kuat secara fisik, empatik secara sikap, dan bermental baja," pungkasnya.
Bupati mengajak seluruh ASN dan non-ASN di Deliserdang untuk menyayangi dan menghargai pekerjaannya, serta memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
"Syukuri, cintai, dan bela pekerjaan itu. Jangan anggap sebagai pekerjaan sambilan," pesan Bupati penuh makna.*
(tb/j006)
MEDAN Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Ima
PERISTIWA
JAKARTA Partai Gerindra menolak tuntutan sejumlah mahasiswa yang meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Partai pendukung
NASIONAL
MEDAN Keceriaan terlihat dari wajah ratusan anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat mengikuti kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PM
KESEHATAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Medan bergerak cepat menyiapkan berbagai kebut
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram terus berupaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayahnya. Sal
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Mahasiswa Program Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Very Julianto, M.Psi., Psikolog, melakukan penelitian
NASIONAL
JAKARTA Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) DKI Jakarta memperingati Hari Donor Darah Sedunia (HDDS) 2026 dengan menggelar kegiatan
KESEHATAN
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan uang senilai Rp1,029 triliun kepada Kementerian Keuangan yang berasal dari hasil lelang barang rampa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kemampuan berbahasa Mandarin dinilai tidak lagi cukup untuk menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin global. Generasi muda ki
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi melepas sebanyak 1.547 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan Pencananga
PEMERINTAHAN