Wamen HAM Dorong Pemko Pematangsiantar Selesaikan Konflik Agraria di Kampung Baru

PEMATANG SIANTAR - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin mendorong Pemerintah Kota Pematangsiantar agar segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung selama kurang lebih empat tahun di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari.

Hal itu disampaikan Wamen HAM saat Public Hearing bersama para petani pejuang reformasi agraria yang tergabung dalam Serikat Petani Sejahtera Indonesia (Sepasi), Jumat (16/5/2025). Kegiatan ini difasilitasi oleh Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera dan dimoderatori oleh Ferry Simarmata.

"Forkopimda di sini bisa mencari jalan penyelesaian sementara, sembari kami berkoordinasi dengan kementerian terkait. Tujuannya agar situasi tetap kondusif dan masyarakat bisa kembali bekerja seperti biasa," ujar Mugiyanto.

Dalam pernyataannya, Wamen HAM menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat. Ia juga mencatat berbagai keluhan warga, mulai dari dampak ekonomi akibat konflik hingga terbatasnya akses terhadap hak dasar.

"Negara wajib menjamin pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan sejahtera. Semua persoalan bisa diselesaikan lewat dialog, bukan konflik," tegasnya.

Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina, mewakili Wali Kota Wesly Silalahi, mengungkapkan bahwa Pemko siap menjadi fasilitator penyelesaian konflik tanpa merugikan pihak manapun.

"Kami memahami perjuangan para petani sangat berat. Mudah-mudahan momen ini membawa pencerahan dan solusi yang adil bagi semua pihak," ujar Herlina.*

(ws/j006)

Ketua Sepasi, Tiomerli Sitinjak, mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertama pemerintah hadir langsung di tengah warga sejak konflik dimulai. Ia berharap penyelesaian segera dilakukan, mengingat dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat cukup berat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolres AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, anggota DPRD Alex Hendri Damanik, Korwil KPA Sumut Suhariawan, serta jajaran Gerak Nusantara dan tokoh masyarakat lainnya.

Public Hearing ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian damai dan berkelanjutan atas konflik agraria yang menahun di wilayah Kampung Baru.*

(ws/j006)