JAKARTA -Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, buka suara terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.
Ia menegaskan bahwa dirinya adalah pihak yang pertama kali melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung.
"Saya yang melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung sekitar September 2024," ujar Budi Arie kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).
Budi mengaku laporan tersebut disampaikan bersama Wakil Menteri Kominfo, Sekjen, dan Inspektur Jenderal. Pernyataan ini muncul di tengah proses penyidikan yang kini tengah mendalami dugaan keterlibatan tiga Menteri Kominfo lintas periode: Rudiantara (2014–2019), Johnny G. Plate (2019–2023), dan Budi Arie sendiri (2023–2024).
Kepala Kejari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, menjelaskan bahwa dugaan korupsi dalam proyek PDNS terjadi sepanjang 2020–2024. Ia mengungkap bahwa periodisasi proyek tersebut memang berada dalam masa jabatan ketiga menteri tersebut, namun keterlibatan langsung mereka masih didalami penyidik.
"Penyidik masih mendalami fakta dari keterangan saksi, apakah ketiga menteri tersebut memiliki keterlibatan langsung atau hanya menjabat di periode waktu tersebut," jelas Safrianto.
Lima Tersangka Telah Ditetapkan
Dalam kasus ini, Kejari Jakpus telah menetapkan lima tersangka:
Semuel Abrizani Pangerapan (SAP) – Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo.
Bambang Dwi Anggono (BDA) – Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Ditjen Aptika (2019–2023).
Nova Zanda (NZ) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDNS 2020–2024.
Alfi Asman (AA) – Direktur Bisnis PT Aplika Nusa Lintas Arta (2014–2023).
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
