
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Gratifikasi di Lingkungan MPR, Identitas Masih Dirahasiakan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
JAKARTA -Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/12). Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri HAM Natalius Pigai.
Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum yang juga hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa agenda utama rapat adalah untuk membahas penanganan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. “Ada ratas terkait soal penanganan warga binaan,” ujar Supratman usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Selain itu, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang turut memberi penjelasan, mengungkapkan bahwa rapat juga membahas mekanisme transfer narapidana. Ia menambahkan bahwa dalam rapat tersebut, Prabowo mengungkapkan keinginan untuk memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan, dengan alasan kemanusiaan dan juga kebutuhan rehabilitasi bagi narapidana yang memang membutuhkan perhatian khusus.
Baca Juga:
“Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan, terutama mereka yang memerlukan rehabilitasi dan memiliki alasan kemanusiaan,” ujar Prabowo.
Amnesti, yang merupakan pengampunan atau pengurangan hukuman bagi narapidana, menjadi salah satu isu yang dibahas dalam upaya untuk memanusiakan narapidana yang layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu, transfer narapidana juga dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi.
Baca Juga:
Dengan pembahasan ini, diharapkan akan ada kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah kepenjarakan di Indonesia, serta memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki kehidupan mereka setelah menjalani masa hukuman.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
NasionalYOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
PolitikPYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
InternasionalIRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
EkonomiMEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
NasionalSIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
NasionalJAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
EkonomiSIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
NasionalBATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional