Bupati Madina Terima Audiensi APDESI, Bahas Penguatan Tata Kelola Dana Desa

MADINA -Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Madina di Aula Kantor Bupati, Rabu (28/5/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan kepala desa.

Sekitar 20 pengurus APDESI tingkat kecamatan hadir dalam audiensi tersebut. Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Irsal Pariadi. Ketua APDESI Madina, Miswaruddin, menyampaikan beberapa aspirasi penting, mulai dari permintaan kenaikan tunjangan kepala desa, peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran, perlindungan hukum, hingga usulan perayaan Hari Desa yang belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Madina.

"Dua kasus desa yaitu Tandikek dan Panggautan kami minta diselesaikan secara objektif dan komprehensif," ujar Miswaruddin di hadapan Bupati.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Saipullah menekankan pentingnya kepala desa memahami peraturan dan undang-undang agar terhindar dari masalah hukum. Ia menyoroti perlunya pelatihan (capacity building) pengelolaan keuangan desa agar kepala desa mampu bekerja secara profesional.

"Saya dulu belajar pengelolaan keuangan sampai dua tahun di Kementerian Keuangan. Saya pikir, kepala desa juga perlu pelatihan yang serupa," kata Bupati.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik dan sesuai prosedur dapat mempersempit ruang aduan masyarakat ke aparat penegak hukum.

Isu lainnya yang juga dibahas dalam audiensi adalah Peraturan Daerah tentang aparatur desa, pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keterbukaan informasi publik (KIP). Terkait KIP, Bupati menegaskan perlunya penyamaan persepsi antara Inspektorat, Dinas PMD, dan organisasi kepala desa mengenai batasan informasi publik.

"Satukan persepsi soal KIP, karena tidak semua informasi wajib diumumkan, tapi harus sesuai Undang-Undang," jelasnya.

Sementara itu, Kadis PMD Irsal Pariadi mengungkapkan bahwa pembahasan awal Rancangan Perda tentang Aparatur Desa sudah dilakukan di DPRD. Dalam waktu dekat, Bamus DPRD akan menjadwalkan pembahasan lebih lanjut oleh Bapemperda.

Audiensi ini menjadi forum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa demi membangun Madina yang lebih baik.*