BREAKING NEWS
Sabtu, 31 Mei 2025

Bupati Madina Terima Audiensi APDESI, Bahas Penguatan Tata Kelola Dana Desa

Justin Nova - Kamis, 29 Mei 2025 08:21 WIB
44 view
Bupati Madina Terima Audiensi APDESI, Bahas Penguatan Tata Kelola Dana Desa
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MADINA -Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Madina di Aula Kantor Bupati, Rabu (28/5/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait tata kelola pemerintahan desa dan kesejahteraan kepala desa.

Sekitar 20 pengurus APDESI tingkat kecamatan hadir dalam audiensi tersebut. Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Irsal Pariadi. Ketua APDESI Madina, Miswaruddin, menyampaikan beberapa aspirasi penting, mulai dari permintaan kenaikan tunjangan kepala desa, peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran, perlindungan hukum, hingga usulan perayaan Hari Desa yang belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Madina.

"Dua kasus desa yaitu Tandikek dan Panggautan kami minta diselesaikan secara objektif dan komprehensif," ujar Miswaruddin di hadapan Bupati.

Baca Juga:

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Saipullah menekankan pentingnya kepala desa memahami peraturan dan undang-undang agar terhindar dari masalah hukum. Ia menyoroti perlunya pelatihan (capacity building) pengelolaan keuangan desa agar kepala desa mampu bekerja secara profesional.

"Saya dulu belajar pengelolaan keuangan sampai dua tahun di Kementerian Keuangan. Saya pikir, kepala desa juga perlu pelatihan yang serupa," kata Bupati.

Baca Juga:

Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik dan sesuai prosedur dapat mempersempit ruang aduan masyarakat ke aparat penegak hukum.

Isu lainnya yang juga dibahas dalam audiensi adalah Peraturan Daerah tentang aparatur desa, pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta keterbukaan informasi publik (KIP). Terkait KIP, Bupati menegaskan perlunya penyamaan persepsi antara Inspektorat, Dinas PMD, dan organisasi kepala desa mengenai batasan informasi publik.

"Satukan persepsi soal KIP, karena tidak semua informasi wajib diumumkan, tapi harus sesuai Undang-Undang," jelasnya.

Sementara itu, Kadis PMD Irsal Pariadi mengungkapkan bahwa pembahasan awal Rancangan Perda tentang Aparatur Desa sudah dilakukan di DPRD. Dalam waktu dekat, Bamus DPRD akan menjadwalkan pembahasan lebih lanjut oleh Bapemperda.

Audiensi ini menjadi forum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa demi membangun Madina yang lebih baik.*

Editor
: Justin Nova
Tags
beritaTerkait
Azwar Hamdani Bangga, Sapi Dagangannya Terpilih Jadi Kurban Presiden Prabowo
Drs. M. Sahnan Pasaribu Dilantik Jadi Pj. Sekda Madina, Bupati: Jabatan Strategis dan Penuh Tanggung Jawab
Wabup Atika Azmi Terima Lifetime Achievement di HUT ke-18 Radio StArt FM Panyabungan
DPRD Madina Sampaikan 35 Rekomendasi LKPJ 2024, Wabup Atika: Jadi Acuan Perbaikan Pemerintahan
4 Penambang Ilegal dan 4 Unit Alat Berat Diamankan Ditreskrimsus Poldasu, Kabid Humas: Belum Ada Data Lengkap
Penambang Emas Ilegal T3w4s Tertimbun Longsor di Mandailing Natal
komentar
beritaTerbaru