bitvonline.comAnggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara, Aripay Tambunan, mendesak Gubernur Bobby Nasution segera melakukan penataan menyeluruh terhadap manajemen BUMD Perkebunan Sumatera Utara (PSU).
Dorongan ini muncul sebagai respons atas potensi besar pengelolaan lahan perkebunan sawit eks HGU yang telah habis masa berlakunya.
"Saat ini terdapat 221 perusahaan dengan total luasan HGU mati mencapai 199.126 hektar," ujar Aripay, Senin (2/6/2025).
Baca Juga:
Politikus Partai Gerindra ini menilai, jika lahan eks HGU itu dapat dikelola oleh BUMD yang profesional, maka Sumatera Utara berpeluang memperoleh sumber PAD baru yang signifikan.
"Kalau PSU dikelola dengan baik, ini akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD. Tapi kalau manajemennya tidak dibenahi, bagaimana mungkin mereka bisa kelola tambahan lahan seluas itu?" katanya.
Baca Juga:
Aripay mencontohkan Agrinas, BUMN bidang pertanian yang dinilai berhasil mengelola aset pertanahan dari pemerintah pusat. Ia berharap PSU bisa meniru model tersebut—bergerak cepat, efisien, dan profesional.
"Kita butuh PSU yang sigap dan mampu ambil peran strategis. Jangan sampai lahan-lahan ini diambil alih sepenuhnya oleh pusat karena kita tidak siap," tegasnya.
Selain itu, Aripay mengkritik kontribusi sektor kelapa sawit yang dinilai masih rendah terhadap penerimaan daerah, baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun pajak.
"Kontribusi sawit kalah jauh dibanding sektor pertambangan. Padahal ini komoditas unggulan Sumut," tambahnya.
Aripay juga mendorong Pemprov Sumut untuk aktif mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar diberi kewenangan mengelola lahan-lahan eks HGU, agar tidak dikuasai kembali oleh korporasi besar atau terbengkalai.
"Pemprov punya hak dan kepentingan. Jangan hanya menunggu bola. Ini soal masa depan ekonomi daerah," tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Aripay menegaskan Komisi B siap mendukung penuh langkah strategis Pemprov dalam memperkuat kemandirian dan pengelolaan sumber daya daerah.
"Kita harus berani ambil inisiatif. Ini waktunya Sumut bangkit dan mandiri," pungkasnya.*
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas mendesak agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot
Nasional
JAKARTA Dengan tantangan defisit APBN, ketimpangan fiskal daerah, dan tekanan global, Purbaya diharapkan membawa warna baru dan solusi kon
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mempelajari secara serius 11 tuntutan antikorupsi yang disampaikan oleh Indones
Nasional
SUMUT Harga cabai merah di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali meroket tajam. Berdasarkan data resmi yang dihimpun
Ekonomi
TAPSEL Sekitar 600an warga dari 10 desa di Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera U
Berita
SUMATERA UTARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring ke sejumlah nag
Pemerintahan
Bogor, Jawa Barat Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Pres
Nasional
Doha, Qatar Pemerintah Qatar menyatakan kecaman keras terhadap serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel di ibu kota Doha pada S
Internasional
Doha, Qatar Militer Israel pada Selasa (9/9/2025) mengonfirmasi telah melakukan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, dengan target pi
Internasional
JAKARTA Pendakwah ternama sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah, telah rampung menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Nasional