ACEH SINGKIL— Konflik tapal batas antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas.
Hari ini, Selasa (3/6), ratusan warga Aceh Singkil bersama anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh melakukan aksi simbolik dengan mendatangi empat pulau sengketa, yaitu Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Lipan di Kecamatan Singkil Utara.
Baca Juga:
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Sumatera Utara. Rombongan Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD asal Aceh bersama jajaran Pemkab Aceh Singkil bergerak menggunakan kapal cepat, disusul ratusan warga dan nelayan dengan kapal kayu dan speed boat.
Di lokasi, mereka menggelar deklarasi menuntut pembatalan keputusan tersebut dan mengembalikan kedaulatan empat pulau ke Aceh.
Baca Juga:
Dalam pertemuan yang digelar malam sebelumnya di Pendopo Bupati Aceh Singkil, Pemkab membeberkan sejumlah bukti kuat bahwa wilayah tersebut sah milik Aceh, baik dari aspek sejarah, dokumen agraria, maupun bukti fisik.
"Saat rapat, Sumut tidak pernah mampu menunjukkan bukti kuat. Tapi keputusan tetap tidak berpihak kepada kita," ujar Asisten I Setdakab Aceh Singkil, Junaidi.
Anggota DPD RI, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Dalam Negeri guna meminta klarifikasi.
Jika tak membuahkan hasil, ia siap menempuh jalur hukum.
Sementara itu, anggota DPR RI Irmawan mencurigai adanya "operasi senyap" yang menyebabkan wilayah Aceh dialihkan secara administratif ke Sumatera Utara.
"Setiap perdebatan kita menang, tapi keputusan tetap merugikan Aceh. Ini bukan hal biasa, ini soal harga diri," tegasnya.
Senator Azhari Cage menyebut klaim garis pantai oleh Kemendagri tidak relevan.
Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memulai
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke41 Tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna di Lapan
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya di kawa
Pemerintahan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang kese
Kesehatan
ACEH SINGKIL Universitas Aufa Royhan (UNAR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kesehatan daerah
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menanggapi serius keluhan warga terkait aktivitas kafe tuak di Jalan Ikahi II, Keluraha
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Jafar Syahbuddin Ritonga, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN, SUMUT Dunia pendidikan di Kota Padang Sidimpuan kembali tercoreng akibat dugaan pelanggaran hak siswa oleh salah satu
Hukum dan Kriminal
BALI Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali setelah hujan deras mengguyur sejak Selasa (9/9) hingga Ra
Peristiwa
ACEH SINGKIL Dalam rangka memperkuat peran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan kesehatan, Universitas Aufa Royhan (UNAR) menggelar
Kesehatan