IHSG Dibuka Melemah ke 7.410, Pasar Saham Masuk Zona Merah di Awal Pekan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan, Senin (13/4/2026). IHSG tercatat berada di zona m
EKONOMI
MEDAN - Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sewa pesawat komersil Garuda sebesar Rp 860 juta, untuk memindahkan 50 orang tahanan narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta Medan ke Nusakambangan.
Sesuai yang ditampilkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Sumut, kegiatan ini dinamai Paket Sewa Pesawat Komersil dengan kode 10165374000.
Paket kegiatan ini diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut dengan metode pengadaan Penunjukan Langsung. Saat ini, pengadaan paket ini sudah masuk dalam tahap pengumuman pemenang.
Sementara pagu anggaran untuk paket kegiatan sewa pesawat komersil tersebut, sebesar Rp 860 juta bersumber dari APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dalam penjelasan pada Spesifikasi Teknis Sewa Pesawat Komersil yang ditandatangani Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut Mulyono selaku pengguna anggara (PA), dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Dijelaskan, metode penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan dengan alasan pekerjaan ini memiliki kondisi tertentu, yaitu pemindahan narapidana bersifat rahasia dan berisiko tinggi serta memerlukan pengamanan dan pengawalan ketat.
Karena itu, Kesbangpol Provinsi Sumut menyewa pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan jenis pesawat Boeing 737-800 dengan kapasitas 162 seat.
Pesawat tersebut nantinya akan membawa 50 orang tahanan narapidana, 70 orang tenaga pengamanan dari Brimob Polda Sumut, 8 orang petugas Lapas serta 12 orang petugas pendamping. Dijadwalkan, pekerjaan ini akan dilaksanakan satu hari pada bulan Juni 2025.
TIDAK SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN EFISIENSI
Namun, sejumlah pihak menilai, pengalokasian pagu anggaran sebesar Rp 860 juta untuk sewa pesawat komersil Garuda guna memindahkan para tahanan narkoba itu, dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang kini tengah dilakukan pemerintah.
Bila Kesbangpol Sumut memang mendukung kebijakan efisiensi, mestinya Kesbangpol Sumut masih bisa memilih pesawat Hercules yang diperkirakan akan membutuhkan anggaran yang lebih irit. "Kan bisa menggunakan pesawat Hercules yang yang diyakini lebih murah," jelas sumber BITVOnline.com.
Hal ini menjadi sangat penting. Karena saat ini saja, di beberapa unit kerja di lingkungan Pemprov Sumut, terjadi efisiensi anggaran ditandai dengan pengurangan alokasi anggaran, sehingga mengganggu program yang sebelumnya telah direncanakan.
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan, Senin (13/4/2026). IHSG tercatat berada di zona m
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan, Senin (13/4/2026). Mata uang
EKONOMI
JAKARTA Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) meminta wacana penerapan sistem war tiket untuk keberangkatan ibadah haji dikaji lebih mend
NASIONAL
MEDAN Seorang jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Sutrisno Pangaribuan menyebutkan, potongan video ceramah Muhammad Jusuf Ka
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan tajam pada perdagangan awal pekan ini, Senin (13/4
EKONOMI
JAKARTA Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengenal dan menilai Pancasila se
NASIONAL
JAKARTA Polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir. Dewan Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik terkait isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo kembali memanas. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyampaikan pesan e
POLITIK
JAKARTA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak umat Islam untuk menjaga adab dan kehormatan AlQur&039an menyusul kasus dua wa
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk tetap berpedoman pada aturan dalam
POLITIK