Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
JAKARTA -Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap institusi kepolisian saat memberikan keynote speech dalam acara peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (12/12). Megawati menyoroti cara kerja Polri yang dinilai semakin semena-mena dalam mengangkangi hukum, serta mekanisme penangkapan yang kerap hanya menargetkan anggota polisi tingkat rendah, bukan jenderalnya.
Megawati merasa jengkel dengan sikap Polri yang dinilai tidak transparan dalam menangani kasus internal. Ia menilai bahwa polisi tingkat tinggi, khususnya jenderal, seringkali terhindar dari proses hukum meskipun diduga terlibat dalam pelanggaran. “Tapi yang anehnya nggak ada jenderal yang ditangkap. Selalu kan kroco yang ditangkap, iya lho. Nah, karena alasannya karena dia yang melakukan dan itu salah perintah,” ujar Megawati dengan nada kesal.
Megawati melanjutkan, alasan bahwa anggota polisi yang ditangkap hanya menjalankan perintah atasannya dianggap tidak logis. “Kesel saya, kesel saya, masa gitu, ya iya terang dong, dia hanya jalanin perintah, kalau nggak jalanin perintah diturunin pangkat,” tambahnya, menegaskan ketidakadilan dalam sistem penegakan hukum di tubuh Polri.
Megawati tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga mengungkapkan langkah konkret yang diambilnya untuk menyuarakan reformasi dalam tubuh Polri. Ia mengakui telah memerintahkan fraksi partainya di DPR RI untuk menyuarakan usulan agar Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Makanya aku panggil, heh Polri, aku ini yang bikin kamu Polri, ini saja saya suruh, fraksi saya, coba sih pengin tahu reaksinya, nanti kalau gini terus udah masukin Kemendagri, gelisah toh?,” ujar Megawati dengan nada tegas sembari mengulang pertanyaannya, “Gelisah toh? Gelisah toh?”
Namun, meskipun Megawati berharap agar Polri berada di bawah Kemendagri, reaksi dari kepolisian dan fraksi lainnya di DPR ternyata tidak sesuai harapan. “Udah pada minta, udah tetap minta, udah tetap aja Polri ya tetap Polri, gimana saya nggak gini (gestur meninju),” kata Megawati dengan ekspresi kesal.
Usulan PDIP untuk memindahkan Polri ke bawah Kemendagri sempat menjadi perbincangan hangat di DPR RI. Namun, upaya tersebut mendapatkan penolakan dari sebagian besar anggota dewan. Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di Komisi III menolak usulan tersebut. “Mayoritas fraksi di Komisi III menyampaikan, tujuh dari delapan fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin (2/12).
Meskipun usulan PDIP tidak diterima, kritik yang dilontarkan Megawati mencerminkan kekhawatirannya terhadap independensi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya. Megawati berharap bahwa ada perbaikan dalam sistem penegakan hukum di institusi kepolisian agar tidak ada kesan adanya perlakuan berbeda antara anggota rendah dan jenderal di dalam tubuh Polri.
(N/014)
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL