BATU BARA – Tiga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara resmi dinonaktifkan dari jabatannya.
Penonaktifan tersebut diduga terkait dengan pemeriksaan yang tengah dilakukan Inspektorat Kabupaten Batu Bara mengenai penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing OPD yang dipimpin ketiga pejabat tersebut.
Ketiga pejabat yang dinonaktifkan yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) AC, Kepala Dinas Sosial NR, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) SM.
Baca Juga:
Inspektur Kabupaten Batu Bara, Masrul Irfan, membenarkan ketiganya masih menjalani pemeriksaan terkait penggunaan anggaran di OPD masing-masing.
"Iya betul, ketiganya sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat terkait penggunaan anggaran di OPD yang mereka pimpin," ujar Masrul, Selasa (10/6).
Baca Juga:
Namun, Masrul belum dapat merinci jenis anggaran atau tahun anggaran yang menjadi fokus pemeriksaan.
Ia berjanji akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah proses pemeriksaan selesai.
"Sabar, nanti hasilnya kita jelaskan sebab sekarang pemeriksaan terhadap ketiganya soal penggunaan anggaran masih berjalan," tambahnya.
Penonaktifan ketiga pejabat eselon II ini dikabarkan dilakukan oleh Bupati Batubara pada bulan Mei dan Juni 2025 sebagai langkah antisipasi dan tindak lanjut atas dugaan penyimpangan anggaran.*
(wp/a008)
JAKARTA Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengungkapkan temuan menarik tentang k
Sains & Teknologi
JAKARTA Timnas Indonesia dipastikan lolos ke Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan mengikuti proses pengundian (drawing)
Olahraga
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan pertahanan adalah elemen krusial dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan sebua
Pemerintahan
DELI SERDANG Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kualanamu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6.527 ekor kupukupu (mati),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa perubahan fungsi eks Pasar Aksara menjadi area kafe oleh pihak ketiga sud
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum
Nasional
TAPTENG Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengintensifkan kegiatan Blue
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka ajang bergengsi Indonesia Defence 2025 Expo and Forum di JIExpo K
Pemerintahan
BANGLI Dalam upaya menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukumnya, Polsek Bangli, Polres Bangli, Pol
Nasional
BANGLI Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, Polsek Bangli Polres Bangli terus m
Nasional