Polresta Banda Aceh Sita 618 Slop Rokok Ilegal dari Dua Mahasiswa di Asrama
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh mengamankan dua mahasiswa asal Bireuen yang diduga terlibat dalam peredaran rokok
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH– Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau akrab disapa Mualem mengumpulkan 17 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Aceh dalam pertemuan tertutup di Pendopo Gubernur, Jumat malam (13/6/2025).
Pertemuan ini digelar guna merapatkan barisan menyikapi pengalihan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara yang diputuskan lewat SK Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
Empat pulau yang dipersoalkan, yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang, sebelumnya tercatat sebagai wilayah Kabupaten Aceh Singkil, namun kini ditetapkan masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
"Pertemuan ini bukan untuk memperdebatkan status keempat pulau. Semua pihak tahu, dari sisi sejarah, budaya, dan adat istiadat, pulau-pulau itu adalah milik Aceh," kata anggota DPR RI Teuku Abdul Khalid.
Khalid, politisi Partai Gerindra dari Dapil Aceh II, menegaskan pertemuan difokuskan untuk menyatukan langkah wakil rakyat asal Aceh di Senayan dalam mendesak pemerintah pusat mencabut SK tersebut dan mengembalikan hak wilayah Aceh.
"Ini soal menjaga martabat Aceh. Kita bukan menuntut yang bukan-bukan, hanya menegaskan kembali hak yang telah sah secara historis dan administratif," tegasnya.
Langkah kolektif ini merupakan bagian dari upaya diplomasi politik Aceh untuk menghindari potensi konflik terbuka yang dapat memecah keharmonisan antarwilayah di Indonesia.
Sebagaimana diketahui, keempat pulau yang disengketakan disebut memiliki potensi sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, yang nilainya mencapai miliaran barel.
Klaim pengalihan wilayah ini menuai kecurigaan adanya motif ekonomi yang mendasari keputusan Kemendagri.
Gubernur Aceh dan para legislator daerah kini menyiapkan berbagai dokumen dan pendekatan hukum untuk menuntut pembatalan SK tersebut, termasuk menggunakan jalur Mahkamah Agung jika diperlukan.
"Ini bukan hanya soal batas, ini soal harga diri dan keadilan bagi masyarakat Aceh," tandas Khalid.
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh mengamankan dua mahasiswa asal Bireuen yang diduga terlibat dalam peredaran rokok
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Dugaan praktik pengendalian peredaran narkotika dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang menuai sorotan tajam. S
HUKUM DAN KRIMINAL
TAKENGON Kepolisian Resor (Polres) Aceh Tengah terus memperkuat pendekatan humanis melalui program Saweu Pesantren dengan menyambangi
NASIONAL
JAKARTA Fraksi PDIP DPR RI menyoroti usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait wacana penempat
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Kota Banda Aceh akan membentuk tim khusus untuk mengawasi seluruh tempat penitipan anak (daycare) usai kasus penga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang disita dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengaudit sistem keselamatan perusahaan taksi Green SM pasca insiden kecelakaan di kawas
NASIONAL
SURABAYA Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah membahas skema subsidi untuk industri plastik menyusul lonjakan harga bahan baku yang
EKONOMI
MEDAN Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan akan menutup sebanyak 18 ruas jalan di Kota Medan pada Rabu (29/4/2026) mulai pukul 16.00 hin
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengapresiasi langkah platform digital TikTok yang telah menonaktifkan sekitar 1,7
NASIONAL