Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi menyusul keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketa masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh.
Empat pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, sebelumnya menjadi polemik antara Sumatera Utara dan Aceh.
Namun, melalui rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara daring, pemerintah akhirnya menetapkan keempatnya sebagai bagian dari Aceh.
"Saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, jangan mau terhasut, jangan terbawa gorengan. Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita," ujar Bobby di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (17/6).
Bobby menegaskan bahwa keputusan ini dibuat untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya untuk dua provinsi yang bersengketa. Ia juga meminta semua pihak menghentikan laporan-laporan yang bisa memicu ketegangan antar warga.
"Kalau ada laporan-laporan ke masyarakat Aceh atau sejenisnya, saya minta itu diberhentikan. Ini bukan hanya soal Aceh dan Sumut, tapi soal kepentingan Indonesia," tegasnya.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas bersama Mendagri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
"Pemerintah memutuskan bahwa keempat pulau masuk ke wilayah administratif Aceh berdasarkan dokumen dan data resmi pemerintah," kata Prasetyo.
Menurutnya, keputusan ini diambil usai menelaah dokumen-dokumen pendukung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan laporan teknis lainnya.
Sebelumnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 menetapkan empat pulau tersebut masuk wilayah Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah. Padahal, sebelumnya wilayah tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
Keputusan tersebut memicu reaksi di kedua provinsi hingga akhirnya pemerintah pusat turun tangan dan mengambil keputusan berdasarkan data otentik.
Bobby Nasution juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas solusi yang telah diambil secara adil dan berdasarkan data.
"Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menyelesaikan polemik ini dengan cara bijak dan demi kepentingan bersama," ujar Bobby.*
(at/j006)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK