Buruknya Komunikasi Pusat-Daerah di Balik Kisruh Empat Pulau Aceh

Ia menilai keputusan Kemendagri yang sentralistik tanpa dialog dengan masyarakat Aceh dan Pemprov setempat memperbesar potensi konflik horizontal.

"Pemerintah gagal membaca sensitivitas sosial dan sejarah. Jika dibiarkan, ini bisa menimbulkan krisis legitimasi yang meluas," ujar Cusdiawan.

Polemik ini diyakini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi sistem komunikasi politik dan pengambilan keputusan strategis pemerintahannya.

Para ahli mengingatkan bahwa tanpa perubahan, masalah serupa bisa berkembang menjadi konflik sosial dan bahkan krisis politik.

"Pengambilan kebijakan harus berbasis proses deliberatif, tidak elitis, dan tidak boleh mengabaikan dimensi sosial maupun ilmiah. Pemerintah harus lebih membuka ruang partisipasi, bukan menutupnya," pungkas Cusdiawan.*

(cn/a008)