Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi dengan luas 18 meter persegi. Menurut pria yang akrab disapa Ara, wacana tersebut belum menjadi keputusan resmi kementerian, melainkan masih dalam tahap penjajakan dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak, termasuk calon konsumen dan pengembang.
"Belum ada keputusan dari Kementerian kami soal ini," kata Ara saat ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Maruarar menyebut bahwa dana untuk pembangunan rumah subsidi tahun ini sudah tersedia dalam APBN 2025, dengan total target 350 ribu unit.
"Artinya uangnya sudah ada, tinggal kita pastikan pelaksanaannya tepat sasaran," ujarnya.
Ara menjelaskan, rumah subsidi yang selama ini berukuran sekitar 60 meter persegi, umumnya dibangun jauh dari pusat kota karena mahalnya harga lahan. Hal ini menyulitkan masyarakat, terutama generasi milenial, untuk mendapatkan hunian yang terjangkau namun dekat dengan pusat aktivitas mereka.
"Contohnya, hampir tidak ada rumah subsidi di Jakarta atau Bandung. Karena harga tanah mahal," katanya.
Menteri PKP ini mengaku telah berdialog dengan berbagai pihak, termasuk para calon konsumen rumah subsidi. Ia menemukan bahwa bagi banyak warga, terutama generasi muda, lokasi menjadi prioritas utama, bahkan lebih penting dari ukuran rumah itu sendiri.
"Konsumen bilang, tempat yang tidak terlalu jauh dari kota itu penting sekali. Jadi, lokasi, desain, dan harga harus dipertimbangkan," jelas Ara.
Ia menambahkan bahwa banyak generasi milenial menyatakan tak masalah tinggal di rumah yang tidak terlalu besar, asalkan layak dan strategis.
Menanggapi respons dari pihak pengusaha yang mulai menawarkan konsep rumah subsidi 18 meter persegi, Ara menyebut hal itu sebagai bagian dari diskusi publik. Beberapa pengembang bahkan telah menyodorkan rumah contoh.
"Kita minta beberapa pengusaha mulai menyampaikan pikiran dan pendapat, jadi wacana ini berkembang. Tapi belum jadi keputusan resmi," tegasnya.*
(oz/j006)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL