Maruarar Sirait Klarifikasi Wacana Rumah Subsidi 18 Meter: Belum Keputusan Resmi

JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi dengan luas 18 meter persegi. Menurut pria yang akrab disapa Ara, wacana tersebut belum menjadi keputusan resmi kementerian, melainkan masih dalam tahap penjajakan dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak, termasuk calon konsumen dan pengembang.

"Belum ada keputusan dari Kementerian kami soal ini," kata Ara saat ditemui di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Maruarar menyebut bahwa dana untuk pembangunan rumah subsidi tahun ini sudah tersedia dalam APBN 2025, dengan total target 350 ribu unit.

"Artinya uangnya sudah ada, tinggal kita pastikan pelaksanaannya tepat sasaran," ujarnya.

Ara menjelaskan, rumah subsidi yang selama ini berukuran sekitar 60 meter persegi, umumnya dibangun jauh dari pusat kota karena mahalnya harga lahan. Hal ini menyulitkan masyarakat, terutama generasi milenial, untuk mendapatkan hunian yang terjangkau namun dekat dengan pusat aktivitas mereka.

"Contohnya, hampir tidak ada rumah subsidi di Jakarta atau Bandung. Karena harga tanah mahal," katanya.

Menteri PKP ini mengaku telah berdialog dengan berbagai pihak, termasuk para calon konsumen rumah subsidi. Ia menemukan bahwa bagi banyak warga, terutama generasi muda, lokasi menjadi prioritas utama, bahkan lebih penting dari ukuran rumah itu sendiri.

"Konsumen bilang, tempat yang tidak terlalu jauh dari kota itu penting sekali. Jadi, lokasi, desain, dan harga harus dipertimbangkan," jelas Ara.

Ia menambahkan bahwa banyak generasi milenial menyatakan tak masalah tinggal di rumah yang tidak terlalu besar, asalkan layak dan strategis.

Menanggapi respons dari pihak pengusaha yang mulai menawarkan konsep rumah subsidi 18 meter persegi, Ara menyebut hal itu sebagai bagian dari diskusi publik. Beberapa pengembang bahkan telah menyodorkan rumah contoh.

"Kita minta beberapa pengusaha mulai menyampaikan pikiran dan pendapat, jadi wacana ini berkembang. Tapi belum jadi keputusan resmi," tegasnya.*

(oz/j006)