Hati-hati dengan BNI Rantauprapat, Rp 28 Miliar Uang Jemaat Gereja Hilang
RANTAUPRAPAT Hatihati menyimpang uang di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Rantauprapat. Bayangkan saja, Rp 28 miliar dana Credit Unio
EKONOMI
TAPANULI SELATAN -Jajaran Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan kunjungan dan koordinasi resmi dengan Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Tapanuli Selatan, bertempat di Kantor Dinas Koperasi Daerah Tapsel.
Pertemuan ini sebagai upaya untuk memperkuat sinergi dan merespons dinamika terkini di sektor koperasi daerah, termasuk konflik internal yang terjadi di tubuh Koperasi Produsen Perkebunan Tondi Bersama (KPPTB).
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Koperasi & UKM Tapsel, Novita Sari Wahyuni, didampingi Kabid Koperasi Ahmad Gozali Harahap dan Fungsional Koperasi Hilmansyah Lubis, SE. Dari pihak Dekopinda Tapsel, turut hadir Pengurus Harian dan Penasehat Dekopinda Andesmar Siregar, S.Kom.
Sinergi Pemerintah dan Dekopinda untuk Perkuat Gerakan Koperasi Daerah
Dalam sambutannya, perwakilan Dekopinda menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Dinas Koperasi. Mereka berharap kerja sama yang terjalin bukan hanya seremonial, melainkan menjadi bagian dari agenda strategis membangun koperasi yang sehat, produktif, dan berpihak pada masyarakat.
"Terima kasih kepada Ibu Kadis yang telah membuka ruang komunikasi ini. Kami ingin memperkuat peran koperasi sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan, dan kami percaya dengan sinergi bersama Dinas, banyak hal bisa kita capai bersama," ujar perwakilan Dekopinda.
Kepala Dinas Koperasi, Novita Sari Wahyuni, menyambut baik semangat yang ditunjukkan Dekopinda. Ia menegaskan bahwa dinasnya siap berkolaborasi aktif dalam mendorong perkembangan koperasi yang sehat dan modern.
"Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat koordinasi. Kami melihat potensi besar koperasi di Tapsel dan peran Dekopinda sangat sentral dalam penguatan ekosistem koperasi," kata Novita dalam sambutannya.
Dekopinda Minta Penyelesaian Konflik KPPTB Dilakukan Secara Kekeluargaan
Salah satu poin penting dalam koordinasi ini adalah pembahasan konflik yang saat ini melanda Koperasi Produsen Perkebunan Tondi Bersama (KPPTB) di Kelurahan Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru.
Dekopinda meminta agar polemik internal yang berkepanjangan ini segera diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak memperkeruh citra gerakan koperasi secara umum di mata masyarakat.
"Kami mendorong agar konflik di KPPTB diselesaikan dengan musyawarah, bukan konfrontasi. Koperasi adalah milik bersama dan harus dijaga dari perpecahan," tegas Penasehat Dekopinda Tapsel, Andesmar Siregar.
RANTAUPRAPAT Hatihati menyimpang uang di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Rantauprapat. Bayangkan saja, Rp 28 miliar dana Credit Unio
EKONOMI
JAKARTA Sebanyak 24.022 jemaah umrah Indonesia telah kembali ke Tanah Air setelah melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi. Kepulangan je
INTERNASIONAL
JAKARTA Kombes Ardiyanto Tedjo Baskoro, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT),
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Diskotek Blue Night di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dirazia oleh petugas Bad
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Kerusakan tutupan hutan di kawasan Ekosistem Batangtoru dinilai berdampak langsung terhadap perubahan kondisi aliran Su
NASIONAL
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa menyatakan keprihatinan atas serangan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Sabtu (15/3), kembali menyebabkan banj
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang tetap melaksanakan tugasnya di tenga
PEMERINTAHAN
TEHERAN Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan keras yang menargetkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan anc
INTERNASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan darurat kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL