BATU BARA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025–2029.
Rapat Paripurna ini berlangsung pada Selasa, 24 Juni 2025 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Safi'i, SH, Wakil Ketua DPRD Rodial, Bupati Batu Bara yang diwakili oleh Asisten I Setdakab Batu Bara Edwin Alzrin, S.Sos., M.Si, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi, SH, jajaran Anggota DPRD, unsur Forkopimda serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut:
Baca Juga:
1. Fraksi PDI Perjuangan
Mendukung Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk dibahas lebih lanjut bersama Panitia Khusus (Pansus).
Baca Juga:
"Kami menyetujui agar pembahasan dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan," tegas Amirtan saat membacakan pandangan fraksi.
2. Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra menyatakan kesiapan untuk menyerahkan proses pembahasan kepada Pansus DPRD yang akan dibentuk.
"Proses pembahasan harus dilandasi prinsip profesionalisme, objektif, taat asas, dan bertanggung jawab," ujar M. Ridwan.
3. Fraksi PKS
Fraksi PKS memberikan dukungan penuh terhadap pembahasan Ranperda RPJMD, serta mendorong agar pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien.
"Ini demi kepentingan masyarakat Batu Bara," ungkap Agung Setiawan.
4. Fraksi PAN
Fraksi PAN mengingatkan bahwa pandangan mereka merupakan bentuk evaluasi dan kritik membangun, serta bagian dari kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.
"Kami berharap pembahasan dilanjutkan ke tingkat Pansus," kata Chairul Bariah.
5. Fraksi KDRI
Menurut Fraksi KDRI, Ranperda RPJMD adalah dokumen penting yang berisi visi dan misi menuju Kabupaten Batu Bara yang BAHAGIA (Berorientasi pelayanan Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif dan Adil).
"Urgensi Ranperda ini sangat tinggi, harus segera dibahas dan disahkan menjadi Perda," tegas H. Rohadi.
6. Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN)
Fraksi KPN menekankan bahwa RPJMD akan membawa dampak terhadap berbagai kebijakan daerah, termasuk peraturan tata ruang.
"Seluruh SKPD terkait harus menyelaraskan kebijakan yang ada dengan Perda RPJMD 2025–2029," ujar Suriadi.
Rapat Paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Batu Bara lima tahun ke depan. Seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan RPJMD melalui mekanisme Pansus.
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tetap a
Hukum dan Kriminal
MEDAN Manajemen PSMS Medan terus melakukan langkah konkret menjelang persiapan musim kompetisi 20252026. Hari ini, mereka melakukan aud
Olahraga
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal demi menja
Politik
JAKARTA Suasana peresmian proyek energi terbarukan yang tersebar di 15 provinsi Indonesia, termasuk Papua Selatan, mendadak cair dan pen
Politik
MEDAN Tim gabungan yang terdiri dari Bea dan Cukai, Karantina, Pol Airud, TNI, BAIS, Dinas Perdagangan, serta Kejaksaan berhasil menggag
Hukum dan Kriminal
MATARAM Keberhasilan proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani tak hanya mencerminkan sinergitas lintas sektor, namu
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Desa (DPP FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos., menyampaikan ucapan selamat a
Komunitas
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara menanggapi isu yang menyebut dirinya tengah mengalami s
Nasional
ASAHAN Duka mendalam menyelimuti keluarga Azwar, seorang warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang tewas di Kamboja setelah diduga me
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melaksanakan giat penegakan Peraturan Daerah (Perda)
Hukum dan Kriminal