Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
Fraksi PKS memberikan dukungan penuh terhadap pembahasan Ranperda RPJMD, serta mendorong agar pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien.
"Ini demi kepentingan masyarakat Batu Bara," ungkap Agung Setiawan.
4. Fraksi PAN
Fraksi PAN mengingatkan bahwa pandangan mereka merupakan bentuk evaluasi dan kritik membangun, serta bagian dari kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.
"Kami berharap pembahasan dilanjutkan ke tingkat Pansus," kata Chairul Bariah.
5. Fraksi KDRI
Menurut Fraksi KDRI, Ranperda RPJMD adalah dokumen penting yang berisi visi dan misi menuju Kabupaten Batu Bara yang BAHAGIA (Berorientasi pelayanan Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif dan Adil).
"Urgensi Ranperda ini sangat tinggi, harus segera dibahas dan disahkan menjadi Perda," tegas H. Rohadi.
6. Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL