JAKARTA -Komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi bersih dan berkelanjutan kembali ditegaskan lewat peresmian 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 47 desa yang tersebar di 11 provinsi seluruh Indonesia.
Peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (26/6), dalam acara terpusat di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.
Presiden menyatakan bahwa pembangunan PLTS merupakan langkah strategis untuk menghadirkan swasembada energi di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah, desa-desa terpencil di pegunungan dan pulau-pulau kecil kini bisa mendapatkan akses listrik.
Baca Juga:
"Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi. Pulau-pulau terpencil akan punya energi. Bahkan desa-desa di gunung bisa punya listrik," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo menegaskan bahwa program ini sejalan dengan upaya mencapai Net Zero Emissions pada 2060, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan biaya logistik tinggi yang selama ini menjadi tantangan di daerah terpencil.
Baca Juga:
PLTS Jadi Tulang Punggung Elektrifikasi Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa proyek PLTS akan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan rasio elektrifikasi desa-desa yang belum tersentuh jaringan listrik konvensional.
"Dalam waktu 4-5 tahun, insyaallah desa-desa tanpa listrik akan dipasangi PLTS lewat kerja sama swasta, PLN, dan negara. Ini bagian dari pemerataan dan keadilan sosial," kata Bahlil.
Salah satu proyek strategis yang turut diresmikan adalah PLTS Bali Timur hasil kolaborasi PLN dan Medco, yang memiliki kapasitas 25 megawatt peak (MWp).
PLN Dorong Akselerasi Energi Bersih
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan bahwa PLN akan terus mendukung pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi melalui pengembangan PLTS secara masif. Menurutnya, program ini bukan sekadar menyediakan listrik, tapi juga membuka peluang pembangunan berkelanjutan di desa.
"Ini adalah bentuk gotong royong nasional menuju masa depan bersih, hijau, dan inklusif," ujar Darmawan.
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi