Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Jadi Tersangka, Bukti Tak Ada Pihak yang Kebal Hukum
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi bersih dan berkelanjutan kembali ditegaskan lewat peresmian 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 47 desa yang tersebar di 11 provinsi seluruh Indonesia.
Peresmian ini dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (26/6), dalam acara terpusat di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.
Presiden menyatakan bahwa pembangunan PLTS merupakan langkah strategis untuk menghadirkan swasembada energi di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah, desa-desa terpencil di pegunungan dan pulau-pulau kecil kini bisa mendapatkan akses listrik.
"Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi. Pulau-pulau terpencil akan punya energi. Bahkan desa-desa di gunung bisa punya listrik," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo menegaskan bahwa program ini sejalan dengan upaya mencapai Net Zero Emissions pada 2060, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan biaya logistik tinggi yang selama ini menjadi tantangan di daerah terpencil.
PLTS Jadi Tulang Punggung Elektrifikasi Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa proyek PLTS akan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan rasio elektrifikasi desa-desa yang belum tersentuh jaringan listrik konvensional.
"Dalam waktu 4-5 tahun, insyaallah desa-desa tanpa listrik akan dipasangi PLTS lewat kerja sama swasta, PLN, dan negara. Ini bagian dari pemerataan dan keadilan sosial," kata Bahlil.
Salah satu proyek strategis yang turut diresmikan adalah PLTS Bali Timur hasil kolaborasi PLN dan Medco, yang memiliki kapasitas 25 megawatt peak (MWp).
PLN Dorong Akselerasi Energi Bersih
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, memastikan bahwa PLN akan terus mendukung pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi melalui pengembangan PLTS secara masif. Menurutnya, program ini bukan sekadar menyediakan listrik, tapi juga membuka peluang pembangunan berkelanjutan di desa.
"Ini adalah bentuk gotong royong nasional menuju masa depan bersih, hijau, dan inklusif," ujar Darmawan.
Ia menyebutkan bahwa 47 PLTS yang diresmikan memiliki total kapasitas 27,8 MW, dan memberi manfaat langsung kepada 5.383 rumah tangga di 47 desa.
PLTS Lipang di Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kapasitas 13 kilowatt peak (kWp), menjadi salah satu contoh nyata dari dampak positif pembangunan energi terbarukan.
"Dulu anak-anak belajar dengan lampu minyak, layanan kesehatan terbatas, dan ekonomi desa mati saat malam. Kini semuanya berubah. Inilah keadilan energi," tutup Darmawan.
Langkah Besar Menuju Kedaulatan Energi
Peresmian PLTS ini menjadi bukti bahwa transformasi energi bersih di Indonesia sedang berjalan nyata. Dengan sinergi antara pemerintah, PLN, dan swasta, mimpi menuju kemandirian energi nasional semakin dekat. Pembangunan tidak lagi hanya berbasis kota, tetapi juga menyentuh desa-desa terpencil, membawa terang, harapan, dan masa depan yang lebih baik.*
(tb/j006)
JAKARTA Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dinilai menjadi bukti bah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (H
NASIONAL
PANGKALPINANG Polemik mengenai pemindahan tin slag atau limbah hasil peleburan timah dari gudang PT Bangka Tin Industri (BTI) di Kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa yang bersum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyidikan tiga kas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh aparat penegak hukum tet
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penggunaan uang hasil pemerasan terhadap sejumlah bawahannya oleh Bupati Su
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tren masyarakat Indonesia dalam mencari hunian mengalami perubahan besar. Dalam lima kuartal terakhir, minat terhadap hunian sew
EKONOMI
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menegur mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy setelah mengakui pernah memerinta
HUKUM DAN KRIMINAL